Dibanding Lockdown, Sri Mulyani Nilai Perpu Lebih Jitu Selamatkan Rakyat Imbas Corona
Merdeka.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pemerintah terus berpikir keras untuk bisa menyelamatkan perekonomian negara dengan cara aman selama masa penyebaran virus corona (Covid-19).
Menteri Sri Mulyani menyatakan, lockdown atau karantina massal bukan menjadi pilihan lantaran opsi tersebut dapat menimbulkan kerusuhan besar-besaran, seperti yang terjadi di India.
"Seperti kita tahu, India sudah lockdown negaranya selama masa Covid-19 ini. Tapi lockdown malah membuat kondisi di India jadi chaos," ujar Menteri Sri Mulyani dalam sesi teleconference, Rabu (1/4).
Oleh karenanya, pemerintah kemudian berpikir untuk mencari langkah aman menindaki dampak virus corona terhadap perekonomian nasional, yakni melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan kucuran anggaran Rp 405 triliun.
"Jadi seminggu ini kita terus bersama-sama lihat semua aspek, dan kemudian muncul dalam bentuk Perpu," kata dia.
"Ini landasan hukum awal yang kita pakai supaya Presiden (Jokowi) bisa instruksikan langkah extra ordinary. Sehingga bisa selamatkan masyarakat tapi ada landasan hukum," dia menandaskan.
Jokowi Kucurkan Total Rp563,3 T untuk Insentif Tangkal Dampak Virus Corona
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalokasikan penambahan belanja dan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp405,1 triliun. Anggaran ini sebagai stimulus untuk penanganan virus corona (Covid-19) di Indonesia.
Alokasi dana tersebut diterbitkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, yang terlahir usai Jokowi berdiskusi dengan Gubernur Bank Indonesia, Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Sebelumnya, pemerintah juga sudah mengucurkan anggaran senilai Rp158,2 triliun untuk dua paket stimulus kebijakan ekonomi di tengah terjangan wabah Covid-19.
Ketua Dewan Komisioner LPS, Halim Alamsyah, menyatakan dana Rp405,1 triliun merupakan paket yang terpisah dengan kebijakan stimulus yang dikeluarkan sebelumnya. "Iya, beda paket," ujar Halim kepada Liputan6.com, Selasa (31/3).
Dengan begitu, dia mengkonfirmasi bahwa pemerintah secara total menyalurkan dana hingga sekitar Rp563,3 triliun untuk memerangi pandemik virus Corona.
Pengeluaran tersebut diawali dengan anggaran sebesar Rp158,2 triliun. Ini terdiri dari stimulus pertama sebesar Rp10,3 triliun, stimulus kedua Rp22,9 triliun, dan pelebaran defisit 0,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekitar Rp125 triliun.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Keduanya membahas tentang situasi dan kondisi dunia saat ini, termasuk kepada masalah ekonomi dan keamanan negara.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan, bahwa setiap keputusan pemerintah selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan situasi keuangan negara.
Baca SelengkapnyaSelesma adalah infeksi virus yang menyerang saluran pernapasan bagian atas, seperti hidung dan tenggorokan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Informasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca SelengkapnyaProyeksi pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen itu didorong oleh penyelenggaraan pemilu secara serentak 2024.
Baca SelengkapnyaWalau begitu, perekonomian Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan di angka 5,05 persen.
Baca SelengkapnyaImbauan ini mengingat penularan Covid-19 dilaporkan kembali meningkat dalam beberapa waktu terakhir.
Baca SelengkapnyaPengembala ternak Muhyani (58) yang ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan setelah melawan pencuri menitipkan pesan untuk Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPosisi Sri Mulyani di kancah internasional itu juga turut berdampak positif terhadap reputasi perekonomian Indonesia.
Baca Selengkapnya