Di IMF-World Bank, Swiss beri angin segar tak lagi larang sawit Indonesia
![Di IMF-World Bank, Swiss beri angin segar tak lagi larang sawit Indonesia](https://cdns.klimg.com/merdeka.com/i/w/news/2018/10/12/1017313/540x270/di-imf-world-bank-swiss-beri-angin-segar-tak-lagi-larang-sawit-indonesia.jpg)
Merdeka.com - Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita menggelar pertemuan bilateral dengan Federal Councilor/Menteri Ekonomi Swiss Johann N Schneider Ammann pada hari ini di rangkaian acara IMF-World Bank Annual Meetings 2018.
Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak telah sepakat bahwa pembahasan Indonesia-European Free Trade Association (EFTA) Comprehensive Economic Agreement akan selesai tahun ini.
"Kami menyepakati perjanjian ini yang EFTA, selesai tahun ini," kata dia, saat ditemui, di Bali International Convention Center (BICC), Jumat (12/10).
-
Kapan pertemuan antara Indonesia dan Singapura yang membahas pembentukan kelompok kerja ini dilaksanakan? Pertemuan ini berlangsung di sela Pertemuan Para Menteri Ekonomi ASEAN ke-55 dan Pertemuan Lainnya (The 55th AEM Meeting and Related Meetings) di Semarang, Jawa Tengah yang dilaksanakan 17—22 Agustus 2023.
-
Kapan The 13th Ministerial Meeting of the Indonesia-Singapore Six Bilateral Economic Working Groups diselenggarakan? Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura menggelar The 13th Ministerial Meeting of the Indonesia-Singapore Six Bilateral Economic Working Groups di Semarang, Jumat (18/8).
-
Kapan kedua Menteri sepakat untuk menyelesaikan perundingan ICA-CEPA? Kedua Menteri memiliki visi yang sama untuk segera merampungkan perundingan ICA-CEPA tahun depan.
-
Bagaimana Menko Airlangga dan Duta Besar Uni Eropa mendekati penyelesaian IEU-CEPA? “Kedua Kepala Negara menyampaikan komitmen penyelesaian IEUCEPA akhir tahun ini atau paling lambat pada awal tahun 2024. Kedua pihak mengedepankan langkah kreatif dan fleksibel guna mencari titik keseimbangan dari kesepakatan,” tegas Airlangga.
Selama ini, terdapat beberapa hal sensitif yang menjadi hambatan bagi terlaksananya perjanjian tersebut. Sejauh ini, posisi kedua pihak adalah saling menahan, di mana RI menahan ikan salmon dari Norwegia, dan negara anggota EFTA menahan sawit.
"Tapi, dia juga bisa paham, hal yang paling sensitif buat kita adalah mengenai palm oil. Sesudah itu, 23 November, minimal ada announcement mengenai perjanjian ini di Jeneva, karena semua menteri, semua EFTA, dari empat negara itu ada meeting di sana. Saya diundang untuk menyampaikan itu," jelas dia.
Pemerintah Swiss, sendiri telah memberi singal positif untuk tidak lagi melarang minyak sawit Indonesia. "Dari sisi pemerintah, dari menterinya, mereka sudah bisa memahami betul. Tapi, politik dalam negeri, tekanan dari partai oposisi dan dari parlemen untuk itu agak berat," ujar dia.
"Mereka kemarin sudah ada semacam referendum, yang intinya adalah memberikan kelonggaran atau menyetujui apa yang pemerintah Swiss sampaikan bahwa sawit bukan sesuatu yang diblok lagi. Itu yang positif," imbuhnya.
Enggar menambahkan untuk melancarkan proses perjanjian tersebut Kementerian Perdagangan akan kembali bertemu dengan perwakilan EFTA untuk membahas finalisasi perjanjian tersebut.
"Tadi mengharapkan betul di akhir bulan ini, 29-30 Oktober, tim negosiasi dari 4 negara itu akan ke Bali untuk memfinalkan. Kalau ada persoalan yang krusial, maka saya akan lakukan teleconference dengan beliau untuk menyelesaikan pada tingkat menteri untuk keputusan politiknya," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
![Pemerintah Diingatkan Hati-Hati Jalankan Relaksasi Impor, Produsen Dalam Negeri Harus Diutamakan](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/6/21/1718943688687-6vpeo.jpeg)
Sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) , Indonesia memang harus mendukung liberalisasi perdagangan.
Baca Selengkapnya![Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/1/6/1704552341433-cgpkf.jpeg)
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca Selengkapnya![Karena Ini, Indonesia Dinilai Belum Cukup Layak Masuk OECD](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/7/23/1721740331741-353v9.jpeg)
Kebijakan OECD yang menjadi rujukan berbagai negara maju bisa menjadi dorongan bagi Indonesia untuk menaikkan standar.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
![Jokowi akan Bertemu Sekjen OECD Hari Ini, Bahas Apa?](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/5/28/1716868536717-sxdo6h.jpeg)
Seperti diketahui, Indonesia telah masuk dalam daftar aksesi Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi
Baca Selengkapnya![Usai Bertemu Jokowi di Istana, Sekjen OECD Temui Prabowo Subianto](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/5/28/1716883543820-4h6nj.jpeg)
Pertemuan Jokowi dan Cormann membahas proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh OECD.
Baca Selengkapnya![Indonesia dan Austria Jalin Kerja Sama Rekrutmen Tenaga Kerja Terampil](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/5/14/1715665561354-he7j1.jpeg)
Menaker Ida Fauziyah menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman ini.
Baca Selengkapnya![3 Isu Ekonomi Usulan Kadin untuk Prabowo-Gibran](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/5/30/1717036341985-hzh7a.jpeg)
Kadin Indonesia komitmen membantu pemerintah dalam mewujudkan isi Indonesia Emas 2045.
Baca Selengkapnya![Pemerintah Berencana Naikkan Dana Peremajaan Sawit Jadi Rp60 Juta Per Hektare](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/2/27/1709019848925-lqita.jpeg)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat di Istana Negara untuk membahas sejumlah isu penting terkait kebijakan sawit di Indonesia.
Baca Selengkapnya![Menaker Terima Kunjungan Kehormatan Dubes Swiss, Bahas Kerja Sama Ketenagakerjaan](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/6/28/1719560705304-05u8r.jpeg)
Pertemuan ini membahas penguatan berbagai aspek kerja sama antara kedua negara di bidang ketenagakerjaan.
Baca Selengkapnya