Deretan Langkah Penanganan Pemerintah Saat Varian Omicron Telah Masuk RI

Merdeka.com - Pemerintah telah mengonfirmasi masuknya virus Covid-19 varian omicron ke Indonesia. Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad menilai, terdeteksinya varian omicron di Indonesia dapat menyebabkan kepercayaan investor berkurang. Sebab, pemulihan ekonomi akan terganggu.

"Saya lihat sedikit terganggu, ketika persepsi suatu negara kena varian covid-19 otomatis pemulihan ekonominya tidak efektif. Maka kepercayaan investor ke kita cukup berkurang," kata Tauhid.

Sementara, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo meminta kepada seluruh masyarakat untuk mempercayakan kemampuan Pemerintah Jokowi dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (Satgas Covid-19) dalam menangani varian Omicron.

Perry menyatakan, kemampuan pemerintah di bawah komando Presiden Jokowi dan Satgas Covid-19 dalam menangani pandemi penyebaran virus corona telah teruji. Hal ini tercermin dari kian melandainya kasus harian Covid-19 meski dunia masih dihadapkan pada penyebaran varian Delta.

"Tentu saja kita meyakini dan mengapresiasi bagaimana pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Pak Luhut, Menteri Kesehatan, dan petugas terkait. Kami apresiasi bagaimana langkah-langkah yang terus ditempuh, dan akan ditempuh untuk memastikan penanganan Covid-19 terus dilakukan," bebernya.

Ini sejumlah langkah antisipasi varian omicron yang terangkum oleh merdeka.com berikut.

1. Percepat Vaksinasi Covid-19

Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan menekan laju penularan varian Omicron, sehingga tidak terjadi peningkatan kasus dan angka kematian di Indonesia.

"Pak Menko menyampaikan bahwa agak sulit untuk zero case namun sekarang kita menekan agar zero hospitalisation dan death case akibat varian Omicron di Indonesia," kata Juru bicara Menko Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi.

Salah satu langkah yang akan dilakukan yaitu pemerintah akan melakukan percepatan vaksinasi hingga 100 persen. Tidak hanya itu masyarakat juga diharapkan selalu menerapkan protokol kesehatan ketat.

"Pak Menko berharap agar masyarakat tidak panik dengan penemuan kasus pertama ini, Pak Menko menghimbau masyarakat agar tetap waspada dan menerapkan protokol kesehatan yang juga baik," pungkasnya.

2. Testing dan Tracing Digencarkan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada pemerintah daerah menggencarkan testing, tracing dan kontak erat. Hal tersebut menyusul ditemukannya 1 pasien positif berasal dari pekerja di rumah sakit Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Untuk pemerintah daerah saya minta agar testing, tracing, dan kontak erat digencarkan lagi, ditingkatkan lagi," kata Jokowi.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga meminta agar pemerintah daerah waspada dan hati-hati agar mutasi varian Omicron tidak menyebar ke daerah-daerah.

"Karena itu ketika ini semua baru satu, kita dan semua pemerintah daerah harus melakukan kegiatan untuk pencegahan jangan sampai masuk ke daerah-daerah, antisipasi," kata Ma'ruf Amin.

3. Imbau Pejabat dan Masyarakat Tak Keluar Negeri Sementara

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pejabat dan masyarakat tidak bepergian keluar negeri. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan Covid-19 varian Omicron.

Jokowi meminta pejabat dan masyarakat menahan diri untuk tetap tinggal di Indonesia.

"Saya minta seluruh warga maupun pejabat negara untuk menahan diri tidak bepergian ke luar negeri," kata Jokowi.

Jokowi juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak panik dengan masuknya varian Omicron di Indonesia. Dia mengingatkan, masyarakat untuk tetap patuh pada protokol kesehatan.

4. Perketat Prokes Moda Transportasi

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah menginstruksikan pada otoritas dan operator transportasi di semua moda untuk memastikan penerapan protokol kesehatan dilaksanakan dengan baik. Ini sehubungan dengan telah ditemukannya kasus pertama varian Omicron di Indonesia.

"Baik itu di prasarana (terminal, stasiun, pelabuhan dan Bandara), maupun sarana (bus, kapal, dan pesawat)," ujar Menhub.

Selain itu, Kementerian Perhubungan juga terus menjaga dan meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Khususnya Polri dan TNI yang banyak membantu dalam menjalankan penerapan prokes (protokol kesehatan) di lapangan.