Defisit anggaran berpotensi sentuh Rp 221,9 triliun
Merdeka.com - Akibat kenaikan harga minyak dunia, pemerintah terpaksa merombak komposisi anggaran. Terutama yang berkaitan langsung dengan belanja subsidi bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah bersikeras agar diberi lampu hijau merealisasikan rencana penyesuaian harga BBM bersubsidi.
Sebab, jika tidak melakukan penyesuaian harga, maka defisit anggaran pemerintah akan mengalami semakin besar.
"Defisitnya menjadi Rp 221,9 triliun atau 2,6 persen dari Produk Domestik Bruto," ujar Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro di Gedung DPR, Kamis (22/3) malam.
Nilai tersebut lebih besar dari yang diajukan pemerintah dalam postur rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN-P) 2012 yang diperkirakan sebesar 2,23 persen atau sekitar Rp 190 triliun.
Perhitungan tersebut telah disampaikan dalam rapat pembahasan di tingkat panitia kerja (panja) anggaran. Besaran defisit tersebut diperoleh setelah belanja negara naik dari Rp 1.534 triliun menjadi Rp 1.580 triliun. Sementara untuk besaran pendapatan negara Rp 1.358,2 triliun.
Kenaikkan belanja negara tidak lepas dari membengkaknya anggaran subsidi BBM menjadi Rp 178,7 triliun dari sebelumnya dalam usulan RAPBN-P 2012 sebesar Rp 137,3 triliun. "Dengan catatan penting yaitu volumenya hanya 40 juta kilo liter, seperti keputusan banggar," tambah Bambang.
(mdk/oer)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi meny ampaikan usai menggelar rapat internal di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Baca SelengkapnyaBPS mencatat harga beras saat ini menjadi yang paling mahal sejak tahun 2021.
Baca SelengkapnyaPadahal Pemerintah gencar membagikan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menko Airlangga berjanji pemerintah tidak akan menaikkan BBM dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaBadan Urusan Logistik (Bulog) menyatakan kenaikan harga beras terjadi akibat defisit di sejumlah sentra produksi.
Baca SelengkapnyaInsentif harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk 7 sektor industri membuat penerimaan negara turut berkurang hingga Rp15,6 triliun.
Baca SelengkapnyaDalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.
Baca SelengkapnyaPemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaBayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca Selengkapnya