Dana RI cukup, Menko Luhut sebut tak butuh bantuan asing untuk bencana Palu-Donggala
Merdeka.com - Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, memastikan tidak akan melakukan penggalangan dana untuk bencana gempa di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, pada pertemuan IMF-World Bank di Bali pada 8-14 Oktober mendatang. Sebab, dana pemerintah dinilai cukup untuk penanganan bencana tersebut.
"Menggalang dana saya kira tidak perlu karena tadi Bu Ani (Sri Mulyani) bilang ke saya dana dari kita cukup untuk bisa menangani itu," kata Menko Luhut di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Senin (1/10).
Gelaran pertemuan tahunan Bank Dunia-IMF yang digelar di Nusa Dua Bali akan dihadiri hingga 15.000 orang. Jumlah tersebut merupakan gabungan dari delegasi resmi dari 189 negara sebanyak 3.000 orang, staff IMF sebanyak 1.500 orang, media dari seluruh dunia sekitar 1.000 orang, 1.000 observer, 5.000 investor serta pengunjung lainnya.
Menko Luhut menyampaikan saat ini kondisi penanganan korban bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala perlahan sudah mulai membaik. Hal itu dikarenakan pemerintah cepat tanggap dalam mengatasi masalah bencana tersebut.
Maka dari itu, dia meminta kepada seluruh pihak agar tidak berlarut-larut dalam kesedihan dan mulai kembali secara perlahan menata kehidupan di sana. "Masalah Palu ini saya sampaikan duka cita sangat dalam, tetapi sekarang kita selesai emergency ini adalah pembangunan yang menjadi isu. Jadi kita tidak boleh menangis lama-lama, sedih lama-lama," jelas Menko Luhut.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan dana bantuan untuk penanganan korban bencana di Palu dan Donggala sebesar Rp 560 miliar sudah cair. Jumlah tersebut sesuai dengan permintaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Hari ini juga sudah cair (anggaran Rp 560 miliar)," kata Menkeu Sri Mulyani di Kantornya, Jakarta.
Dia menyebutkan anggaran tersebut langsung diproses saat permohonan dari BNPB masuk meski pada akhir pekan. "Yang itu yang saya proses weekend kemarin begitu terjadi, hari Sabtu permintaan kita sudah approve dan proses penganggarannya sedang berjalan sehingga itu kita setujui pada hari sabtu yang lalu," ujarnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sri Mulyani diandalkan dalam mengurus keuangan negara, Basuki menjadi tumpuan Jokowi dalam pembangunan infrastruktur.
Baca SelengkapnyaPenambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaPresiden menyampaikan pemenuhan kebutuhan pangan merupakan prioritas pemerintah saat ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi selalu menekankan kepada para petani agar meningkatkan produktivitas padi.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.
Baca SelengkapnyaTinjau Gudang Bulog Pematang Kandis, Jokowi Pastikan Stok Beras Aman
Baca SelengkapnyaLuas hamparan panen di Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa seluas 266 hektar.
Baca SelengkapnyaDia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca SelengkapnyaDia memastikan, seluruh penduduk Indonesia yang terdata sebagai penerima bantuan akan menerima beras dan uang hingga Juni 2024 nanti.
Baca Selengkapnya