Daerah yang Berhasil Tekan Inflasi Bakal Diberi Hadiah Rp10 Miliar

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah daerah yang bisa menangani inflasi di daerahnya akan diberikan insentif. Tambahan penghasilan itu akan diberikan melalui dana insentif daerah.

"Ada insentif. Kita menggunakan dana insentif daerah di mana kita menggunakan insentif untuk daerah yang bisa menangani inflasinya," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/9).

Sri Mulyani menyebut, pemerintah pusat merujuk dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melihat kemampuan daerah menstabilkan harga-harga. Jika inflasinya lebih rendah dari level nasional, akan diberikan insentif.

"Nanti kita berdasarkan data dari BPS dan kemampuan untuk menstabilkan harga, kita akan sort dari seluruh daerah kan BPS setiap bulan mengeluarkan inflasi di daerah masing-masing," kata Sri.

"Kita akan berikan insentif untuk pemda yang bisa mengendalikan atau yang inflasinya lebih rendah dari level nasional. Itu nanti akan diberikan insentif melalui dana insentif daerah, selama ini kita sudah berikan," sambungnya.

Bagi pemda yang berhasil mengendalikan inflasi, diberikan insentif sebesar Rp10 miliar. Pemerintah pusat akan melihat 10 peringkat provinsi, kabupaten, kota yang inflasinya rendah.

"Kita mungkin akan melihat kemungkinan memberikan sekitar Rp10 miliar bagi masing-masing daerah yang mampu bisa menurunkan top 10 paling rendah, top 10 di provinsi kabupaten dan kota," pungkasnya.

Jokowi Sentil Kepala Daerah

Presiden Joko Widodo menyentil lima Kabupaten/Kota dengan tingkat inflasi tertinggi. Kepala daerah pada lima wilayah tersebut dituntut segera melakukan intervensi agar inflasi dapat terkendali.

Di antaranya Kota Luwuk, Sulawesi Tengah 7,8 persen; Kota Jambi, Jambi 7,7 persen; Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan 7,6 persen; Kota Sampit, Kalimantan Tengah 7,5 persen; dan Kota Tanjung Selor, Kalimantan Utara 7,4 persen.

"Ini kabupaten dan kota yang inflasinya tertinggi, tolong dilihat dan agar segera dilakukan intervensi di lapangan," perintah Jokowi saat memberikan arahan mengenai pengendalian inflasi dengan seluruh kepala daerah di Istana Negara, Senin (12/9).

Jokowi juga menyentil 5 provinsi dari 10 provinsi dengan tingkat inflasi tinggi yaitu; Jambi, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Aceh, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Maluku, Papua, Bali, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Lampung, Bengkulu, Yogyakarta, Kalimantan Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jambi, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur.

Jokowi memerintahkan provinsi tersebut segera mendata pasokan apa saja yang mengalami kenaikan harga, serta mendata asal barang tersebut. "Harus ada datanya dan kalau masih ada yang belum tahu mengenai ini agar minta informasi ke menteri perdagangan," tegasnya.

Dia juga sempat menyinggung sensitivitas para kepala daerah atas kondisi saat ini. "Kalau sebuah daerah terjadi kenaikan harga barang dan jasa dan kepala daerahnya diam saja artinya dia tidak ngerti inflasi. Hati-hati dengan kata ini, inflasi," ucap Jokowi.