Merdeka.com - Presiden Direktur BCA, Jahja Setiaatmadja angkat bicara terkait polemik biaya yang dibebankan ke masyarakat saat isi ulang uang elektronik. Menurutnya, dari sisi perbankan mengeluarkan biaya operasional yang tidak sedikit untuk menerbitkan kartu tersebut.

Jahja menyebut, BCA sendiri menggelontorkan dana hingga Rp 80 miliar untuk pengadaan uang elektronik tersebut dalam setahun. Biaya ini juga digunakan untuk distribusi, pemeliharaan mesin EDC dan lainnya.

"Di lapangan itu perlu ada biaya instalasi di situ dari kayak jalan tol. Kita di jalan tol dalam kota ini ada 35 ya. Ada yang pasang ada yang service dan nanti ke depan dengan Jasa Marga juga kita harus ada bayar berapa gitu," ujarnya saat ditemui dalam acara Indonesia Banking Expo, di JCC Senayan, Selasa (19/9).

Saat ini, uang elektronik yang telah dikeluarkan oleh Bank BCA sebanyak 13 juta keping. Namun, yang aktif dipakai oleh masyarakat hanya 4,5 juta keping saja.

"Memang kartu kita ada 13 juta tapi yang ada saldo cuma 4,5 juta keping. Dan yang lain itu saya enggak tau atau beli buat souvenir atau buat apa. Nah dari 4,5 juta ini rata-rata itu nggak lebih dari Rp 40.000 bukan ratusan ribu. Boleh diaudit saldo rata-rata Rp 40.000," ungkapnya.

Jahja kemudian membeberkan hitung-hitungan penerbitan kartu yang akhirnya membuat pihaknya tekor. Pertama, biaya penerbitan kartu mencapai Rp 80 miliar dalam setahun. Sedangkan dana endapan dalam kartu diprediksi hanya Rp 200 miliar. Sedangkan spread atau keuntungan yang didapat melalui kegiatan ini sekitar 6-7 persen, yang berarti Rp 15 miliar.

"Kalau kita spread 6 sampai 7 persen berarti Rp 15 miliar setahun pendapatan dari endapan dana. Sedangkan biaya Rp 80 miliar jadi ada minus sedikit, kita tekor Rp 65 miliar," katanya.

Namun demikian, Jahja mengaku akan mengikuti aturan regulator atau Bank Indonesia yang nantinya akan dikeluarkan.

"Tapi kalau buat layanan masyarakat, mau dikasih gratis saya juga oke," tutup.