Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Curhat bos BCA tekor Rp 65 miliar jika isi ulang uang elektronik gratis

Curhat bos BCA tekor Rp 65 miliar jika isi ulang uang elektronik gratis Dirut BCA Jahja Setiaatmadja. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Presiden Direktur BCA, Jahja Setiaatmadja angkat bicara terkait polemik biaya yang dibebankan ke masyarakat saat isi ulang uang elektronik. Menurutnya, dari sisi perbankan mengeluarkan biaya operasional yang tidak sedikit untuk menerbitkan kartu tersebut.

Jahja menyebut, BCA sendiri menggelontorkan dana hingga Rp 80 miliar untuk pengadaan uang elektronik tersebut dalam setahun. Biaya ini juga digunakan untuk distribusi, pemeliharaan mesin EDC dan lainnya.

"Di lapangan itu perlu ada biaya instalasi di situ dari kayak jalan tol. Kita di jalan tol dalam kota ini ada 35 ya. Ada yang pasang ada yang service dan nanti ke depan dengan Jasa Marga juga kita harus ada bayar berapa gitu," ujarnya saat ditemui dalam acara Indonesia Banking Expo, di JCC Senayan, Selasa (19/9).

Saat ini, uang elektronik yang telah dikeluarkan oleh Bank BCA sebanyak 13 juta keping. Namun, yang aktif dipakai oleh masyarakat hanya 4,5 juta keping saja.

"Memang kartu kita ada 13 juta tapi yang ada saldo cuma 4,5 juta keping. Dan yang lain itu saya enggak tau atau beli buat souvenir atau buat apa. Nah dari 4,5 juta ini rata-rata itu nggak lebih dari Rp 40.000 bukan ratusan ribu. Boleh diaudit saldo rata-rata Rp 40.000," ungkapnya.

Jahja kemudian membeberkan hitung-hitungan penerbitan kartu yang akhirnya membuat pihaknya tekor. Pertama, biaya penerbitan kartu mencapai Rp 80 miliar dalam setahun. Sedangkan dana endapan dalam kartu diprediksi hanya Rp 200 miliar. Sedangkan spread atau keuntungan yang didapat melalui kegiatan ini sekitar 6-7 persen, yang berarti Rp 15 miliar.

"Kalau kita spread 6 sampai 7 persen berarti Rp 15 miliar setahun pendapatan dari endapan dana. Sedangkan biaya Rp 80 miliar jadi ada minus sedikit, kita tekor Rp 65 miliar," katanya.

Namun demikian, Jahja mengaku akan mengikuti aturan regulator atau Bank Indonesia yang nantinya akan dikeluarkan.

"Tapi kalau buat layanan masyarakat, mau dikasih gratis saya juga oke," tutup.

(mdk/idr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Aturan Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Pimpinan Komisi II DPR Anggap Hak Demokrasi Warga Jakarta Dikebiri

Aturan Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Pimpinan Komisi II DPR Anggap Hak Demokrasi Warga Jakarta Dikebiri

Usulan gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden usai tak menjadi ibu kota diatur dalam Rancangan Undang-undang Daerah Kekhususan Jakarta.

Baca Selengkapnya icon-hand
DPRD DKI Tolak Wacana Gubernur Jakarta Dipilih Langsung Presiden: Karena Merenggut Hak Rakyat Memilih

DPRD DKI Tolak Wacana Gubernur Jakarta Dipilih Langsung Presiden: Karena Merenggut Hak Rakyat Memilih

Fraksi DPRD DKI Jakarta menolak wacana kebijakan gubernur dipilih langsung presiden usai Ibu Kota berpindah ke IKN, Kalimantan Timur

Baca Selengkapnya icon-hand
Usai Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Jakarta Harus Punya Daya Tarik Agar Ekonomi Tetap Stabil

Usai Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Jakarta Harus Punya Daya Tarik Agar Ekonomi Tetap Stabil

DKI Jakarta diimbau untuk mencontoh Dubai yang sukses menjadi Global City.

Baca Selengkapnya icon-hand
PKS Tolak Gubernur Jakarta Dipilih Presiden: Itu Hak Demokrasi Rakyat

PKS Tolak Gubernur Jakarta Dipilih Presiden: Itu Hak Demokrasi Rakyat

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh presiden diatur dalam RUU Daerah Khusus Jakarta.

Baca Selengkapnya icon-hand
Kapolda Metro Jaya Rombak Jajaran Mulai Kasat sampai Kapolsek

Kapolda Metro Jaya Rombak Jajaran Mulai Kasat sampai Kapolsek

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto merombak jajarannya dengan memutasi sejumlah pejabat kepala satuan (Kasat) tingkat Polres hingga Kapolsek.

Baca Selengkapnya icon-hand
Asal Usul dan Cerita di Balik Nama-Nama Mentereng Jalanan Kota Jakarta

Asal Usul dan Cerita di Balik Nama-Nama Mentereng Jalanan Kota Jakarta

Penamaan wilayah di Jakarta tidak lepas dari fakta sejarah.

Baca Selengkapnya icon-hand
Ternyata Ini Kunci Pengajuan Kredit Anda Bisa Disetujui Bank

Ternyata Ini Kunci Pengajuan Kredit Anda Bisa Disetujui Bank

Saat mengajukan kredit, pihak bank pasti akan melakukan survei mengenai debitur.

Baca Selengkapnya icon-hand
Respons Anies soal Draf RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Respons Anies soal Draf RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Komentar Anies Baswedan soal draf UU DKJ yang mengatur gubernur Jakarta ditunjuk presiden

Baca Selengkapnya icon-hand
BI Target Penyaluran Kredit Perbankan Tumbuh 12 Persen Tahun 2024, Perbanas Respons Begini

BI Target Penyaluran Kredit Perbankan Tumbuh 12 Persen Tahun 2024, Perbanas Respons Begini

Tigor mengingatkan penting juga untuk waspada. Sebab, perekonomian global masih dihadapkan dengan ketidakpastian.

Baca Selengkapnya icon-hand
Delapan Partai Setuju RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi Usul Inisiatif DPR, Cuma PKS yang Menolak

Delapan Partai Setuju RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi Usul Inisiatif DPR, Cuma PKS yang Menolak

Dalam RUU diatur gubernur akan dipilih oleh Presiden.

Baca Selengkapnya icon-hand
Jangan Sampai Keliru, Ini Perbedaan Kartu Kredit dan Paylater

Jangan Sampai Keliru, Ini Perbedaan Kartu Kredit dan Paylater

Meski sama-sama kredit, namun kartu kredit dan paylater merupakan produk yang berbeda.

Baca Selengkapnya icon-hand
Polemik Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, Baleg DPR: Masih Usulan, Pemerintah Belum Tentu Setuju

Polemik Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, Baleg DPR: Masih Usulan, Pemerintah Belum Tentu Setuju

Polemik Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, Baleg DPR: Masih Usulan, Pemerintah Belum Tentu Setuju

Baca Selengkapnya icon-hand