Cukai kantong plastik hanya akan menyasar yang tidak ber-SNI
Merdeka.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan, pengenaan cukai plastik hanya pada yang belum memiliki Standard Nasional Indonesia (SNI). Pengenaan cukai plastik rencananya akan dilakukan pada tahun depan atau 2019.
Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin, Abdul Rochim, yakin rencana ini tidak akan mengganggu industri makanan dan minuman dalam kemasan. "Isunya plastik yang belum memenuhi SNI. Isunya yang akan dikenakan cukai yang tidak memenuhi SNI, misalnya kantong plastik hitam itu," ujar dia di Yogyakarta, Jumat (31/8).
Jika memang demikian, maka pengenaan cukai tersebut tidak akan berdampak pada industri. Sebab, selama ini industri makanan dan minuman telah menggunakan plastik ber-SNI untuk kemasannya. "Pasti tidak (berpengaruh). Kalau itu (dikenakan pada plastik nonSNI) tidak jadi masalah, karena yang dipakai untuk kemasan industri makanan dan minuman sudah yang ber-SNI. Karena itu ada syarat khusus untuk menjadi kemasan. Tapi kalau yang IKM saya tidak tahu," jelas dia.
Oleh sebab itu, Kemenperin berharap pengenaan cukai ini tidak dipukul rata untuk semua plastik, melainkan hanya untuk plastik nonSNI saja.
"Kalau memang diterapkan. Kalau itu mau diterapkan tidak masalah, karena itu akan mendorong orang untuk menggunakan plastik-plastik yang ber-SNI," tandas dia.
Reporter: Septian DenySumber: Liputan6.com
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Khusus industri minuman, Kemenperin menargetkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bahan baku menjadi 25 persen.
Baca SelengkapnyaPerusahaan tersebut mengekspor sarung tangan sebanyak 339 karton
Baca SelengkapnyaSelama masa pandemi pada 2020-2021 merupakan masa-masa sulit bagi industri minuman di dalam negeri.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Keberadaan pabrik tersebut dapat mengurangi impor bahan baku pembuatan pupuk.
Baca SelengkapnyaBeras dalam kemasan kantong plastik ukuran 5 kilogram itu merupakan cadangan beras pemerintah untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
Baca SelengkapnyaPabrik ini mampu memproduksi sekitar 75 ribu ton bahan peledak setiap tahunnya.
Baca SelengkapnyaJokowi juga akan meninjau stok dan harga sejumlah bahan pangan.
Baca SelengkapnyaJokowi juga memuji Kabupaten Bandung yang memiliki banyak produk lokal dan variasi kulinernya.
Baca SelengkapnyaJumlah sampah akan bertambah banyak jika memasuki awal tahun seperti Januari dan Februari.
Baca Selengkapnya