Cegah PHK, Pengusaha Minta Pemerintah Perluas Stimulus Ekonomi

Merdeka.com - Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang meminta agar pemerintah kembali memperluas stimulus bagi sektor dunia usaha. Mengingat stimulus yang diberikan pemerintah saat ini belum mampu mengatasi persoalan di masing-masing sektor usaha.

"Dunia usaha membutuhkan stimulus yang lebih luas yang mampu menjawab tantangan masing masing sektor usaha sehingga dapat meminimalisir terjadinya PHK," kata dia melalui keterangan resminya di Jakarta, Kamis (2/4).

Sarman menyebut masing masing sektor usaha memiliki permasalahan dan tantangan yang berbeda-beda pada kondisi seperti ini. Misalnya saja untuk restrukturisasi pinjaman yang hanya Rp10 miliar ke bawah bisa diperluas, namun yang punya kredit di atas Rp10 miliar bagaimana nasibnya.

Kemudian untuk sektor pajak. Pengusaha ingin pajak daerah seperti pajak hiburan, hotel dan restoran juga mendapat keringanan dan kompensasi dari pemerintah daerah akibat dari penutupan tempat hiburan dan sepinya pengunjung hotel dan restoran. Termasuk juga Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) khusus mobil yang dipergunakan untuk sarana transportasi umum taxi maupun online.

"Para UKM Pedagang Pasar mereka perlu keringanan retribusi pasar yang merupakan kewajiban untuk dibayarkan setiap bulan kepada pengelola pasar akibat dari berkurangnya pemasukan mereka," kata dia.

Kebutuhan Sektor Usaha Berbeda

Kondisi ini justru beda dengan perusahaan sektor alih daya (outsorching) yang telah mengirimkan surat ke Presiden agar melindungi hampir 3 juta tenaga kerja alih daya akibat dari Perusahaan Pemberi Kerja menolak pembayaran upah selama dirumahkan.

"Tentu masing masing sektor usaha memiliki tantangan yang berbeda beda,tentu asosiasi atau organisasi usaha itulah yang lebih mengetahui. Kita mengajak agar organisasinya pro aktif menyurati dan menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah agar mendapat kebijakan ekonomi dalam rangka kita dapat bertahan menghadapi badai Corona ini,dan tidak sampai melakukan PHK," tandas dia.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menambah alokasi belanja dan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp405,1 triliun untuk menangani wabah virus corona atau Covid-19. Dari jumlah tersebut sebanyak sebagian digunakan untuk membantu dunia usaha.

Di mana, anggaran tersebut sebesar Rp70,1 triliun digunakan untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR, anggaran ini hannya berputar pada kas negara artinya penerimaan negara yang dialihkan dan meringankan beban dunia usaha dari kewajiban pajak dan penundaan pembayaran pokok dan bunga KUR yang terdampak virus corona.

Serta anggaran sebesar Rp150 triliun untuk insentif pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit dan pembiayaan UMKM ini lebih ke stimulus moneter atau perbankan. Secara umum tentu stimulus ini langsung atau tidak langsung tentu akan membantu beban pengusaha.