Follow
Capaian Vaksin Booster di Luar Jawa Bali Masih di Bawah 10 Persen
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, vaksinasi tambahan (booster) di luar Jawa Bali perlu dilakukan akselerasi. Sebab sampai pekan kedua bulan Maret, vaksin dosis ketiga masih di bawah 10 persen.
"Vaksin booster semua di bawah 10 persen, sehingga ini perlu diakselerasi," kata Airlangga dalam konferensi pers, Jakarta, Senin (14/3).
Selain itu vaksinasi dosis 1 dan 2 di luar Jawa-Bali masih perlu dipercepat. Masih ada 5 provinsi dengan vaksinasi dosis kedua yang dibawah 50 persen.
"Provinsi yang capaian vaksinasi dosis kedua dibawah 50 persen yaitu Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, Maluku dan Papua," katanya.
Sementara itu ada 2 provinsi yang vaksin dosis 1 yang kurang dari 70 persen, yakni Papua Barat dan Papua.
Tak hanya itu, vaksinasi untuk lansia juga perlu terus diakselerasi. Sebab masih ada 6 provinsi yang vaksin capaian dosis 1 dan 2 masih di bawah 60 persen.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pungutan Rp150 ribu ke turis asing akan diberlakukan di seluruh pintu masuk Pulau Bali.
Baca Selengkapnya
Ada pun lini bisnis yang terdampak kenaikan pajak hiburan antara lain karaoke, kelab malam hingga spa.
Baca Selengkapnya
Mendag Zulhas menyampaikan, pihaknya akan berkirim surat terhadap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengevaluasi aturan tersebut.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Proyeksi ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi 2022 yang mencapai 5,31 persen (yoy).
Baca Selengkapnya
Target itu ditentukan berdasarkan pencapaian dari tahun-tahun sebelumnya.
Baca Selengkapnya
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi panggilan sebagai saksi oleh MK dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Dia berharap agar penerus kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mampu mempertahankan stabilitas ekonomi di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Program bansos pangan berupa beras ini sudah dijalankan pemerintahan Jokowi sejak tahun 2023 lalu.
Baca Selengkapnya
Bahlil menilai kenaikan tarif pajak hiburan ini bisa berdampak terhadap perkembangan bisnis di Indonesia.
Baca Selengkapnya