BUMN: Subsidi Bukan Solusi Harga Gas Tinggi, Harus Cari Sumber Baru

Merdeka.com - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Budi Gunadi Sadikin menilai subsidi bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi tingginya harga gas industri dalam negeri. Dia menyarankan untuk mencari sumber gas baru yang lebih murah.

Dia menegaskan bahwa tingginya harga gas di hulu saat ini menjadi pemicu mahalnya harga gas di industri.

Harga gas di hulu saat ini mencapai USD 7 per Million British Thermal Unit MMBTU. Kemudian harga gas industri ketika sampai di PT Perusahaan Gas Negara (Persero) atau PGN menjadi lebih tinggi dari itu.

"Nah itu yang harus dipikirkan bagaimana caranya bisa mendapatkan sumber gas dengan harga yang murah," kata dia saat ditemui di kantor Kemenko Maritim, Jakarta, Senin (6/1).

Dia kembali menjelaskan bahwa subsidi bukanlah solusi yang tepat untuk saat ini. "Saya rasa sayang sampai subsidi harga gas, harusnya cari sumber lain saja yang lebih baik, yang harganya bisa turun," ujarnya.

Dalam pemikirannya, seharusnya harga gas industri dalam negeri tidak terpaut jauh dengan harga di pasar internasional. Karena penentuan harga gas industri mengikuti permintaan dan pasokan di pasar. Namun demikian, dia memastikan bahwa pasokan gas industri dalam negeri cukup banyak.

Sebagai informasi, harga gas industri dalam negeri sudah diatur oleh pemerintah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 mengenai Penetapan Harga Gas Bumi untuk Industri Tertentu sebesar USD 6 per MMBTU.

Menko Luhut Sebut Banyak Maling di Hulu Migas

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan membeberkan penyebab tingginya harga gas dalam negeri, terutama gas industri. Salah satunya adalah mahalnya harga yang dimulai dari industri hulu sehingga membuat harga jual menjadi mahal.

"Ya dari awal sudah banyak maling di sana (di industri hulu gas)," kata Menko Luhut, saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (6/1).

Dia mengungkapkan, solusi mengenai tingginya harga gas telah diutarakan sejak dirinya menjabat sebagai Menteri ESDM, namun tidak berlanjut.

"Banyak (solusi harga gas tinggi), ini kami sedang exercise sebetulnya dulu sudah kami exercise waktu saya jadi menteri ESDM, tapi waktu itu berhenti karena harga kontrak hulu sudah macam-macam, enggak jelas," ujarnya.

Kendati demikian dia optimis dapat menekan harga gas yang tinggi dalam kurun waktu tiga bulan. Hal ini sesuai dengan instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) di istana sore ini. "Apa yang tidak mungkin?," ujarnya.

Selain itu, Menko Luhut mengakui banyak redundant cost (mubazir) yang turut mempengaruhi harga gas tersebut. Hal itu menjadi tantangan yang harus diselesaikan dalam tiga bulan ke depan.

"Jadi presiden (Jokowi) kasih kami target 3 bulan harus selesai, maret harus selesai. Jadi saya challenge awal Maret kita sudah bisa selesai. Jadi kami mau harga gas di USD 6 karena terlalu banyak redundant cost, jadi banyak cost yang tumpang tindih," tutupnya.