BRI minta Jokowi-JK lanjutkan program KUR

Merdeka.com - Bank Rakyat Indonesia mencatat rasio kredit bermasalah pada kisaran 2 persen. Kondisi tersebut masih sangat aman. Paling tidak, selama 6 tahun perusahaan pelat merah ini mendapat penugasan dari pemerintah sebagai penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada masyarakat kelas menengah bawah.

Direktur Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) BRI Djarot Kusumayakti mengaku telah menyiapkan infrastruktur yang memadai untuk penyaluran KUR. "Kami siapkan SDM, kami siapkan sistem, sehingga berjalan baik sampai saat ini dengan NPL sekitar 2 persen, artinya gambar itu memberi arti pada kami bahwa KUR ini cocok," ujar Djarot usai peresmian Distribusi Center RNI di Pancoran, Jakarta, Rabu (10/9).

KUR yang telah disalurkan BRI, hingga saat ini mencapai Rp 100 triliun dengan sisa outstanding sekitar Rp 30 triliun. Sedangkan, akses pendanaan melalui KUR ini diklaim telah menyasar ke warga kelas menengah bawah. "Sisi lain KUR ini ternyata mampu dijangkau oleh orang-orang yang sebagian tidak mampu masuk sistem perbankan, artinya kan kebaikan di masyarakat, ada kebaikan di bank juga."

Dia meminta dengan kesuksesan menyalurkan KUR, pemerintah baru untuk tetap melanjutkan program tersebut guna membantu masyarakat untuk bisa mengakses perbankan. Apabila, tidak diteruskan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Pihaknya, akan memohon izin guna melanjutkan program KUR. "Karena ini baik," ungkap dia.