Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan data beras yang dikeluarkan selama ini merupakan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan.

Hal ini ditegaskan Kepala BPS, Margo Yuwono dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama jajaran Komisi IV DPR RI di Gedung Parlemen Jakarta, Rabu, 7 Desember 2022.

"Kita ada petugas yang terlibat setiap bulan itu 6223 petugas dan yang kita amati sebanyak 229.437 titik di seluruh Indonesia. Jadi itu yang kita foto bapak setiap bulan untuk mengamati fase pertumbuhan daripada padi," ujarnya.

Seperti diketahui, BPS dalam melakukan penghitungan jumlah produksi beras dan lahan baku sawah tetap menggunakan Kerangka Sampel Area (KSA). Bagi BPS, metode tersebut merupakan metode terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini.

"Metode KSA itu adalah yang terbaik yang dimiliki kita sekarang. Jadi kalau bicara teknik metodologi Bapak, kita itu pertama melakukan pengamatan dan melibatkan banyak pihak. Termasuk BRIN. Jadi, surplus kita yang 1,7 juta ton itu adalah struktur selama setahun," katanya.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengaku sangat yakin dengan data dan hitungan BPS mengenai jumlah stok beras nasional. Karena itu, SYL mengatakan bahwa produktivitas beras Indonesia saat ini dalam kondisi yang sangat baik. Karena itu, Kementan mengajak seluruh pihak, termasuk Bulog, Bapanas dan para petani di seluruh daerah agar menguatkan kolaborasi dan sinergitas.

"Besok misalnya kerja saya dengan pak Buwas, dengan yang lain akan lebih baik. Maka itu kita enggak boleh saling salahkan. memang kita harus ada dan tidak boleh ada persoalan. Saya kira sangat berbahaya kalau semua (surplus) beras kita yang 1,7 (juta ton) itu dikuasi pedagang semua," tambahnya.

Menurut SYL, harga yang terjadi saat ini merupakan harga wajar, karena petani di seluruh Indonesia tengah menikmati hasil jerih payahnya selama berproduksi. Apalagi cost produksi saat ini juga dalam keadaan tinggi.

"Kalau harga seperti ini kamu tanya saya sebagai Menteri, saya minta maaf inilah harga yang paling wajar karena cost produksi juga lagi naik. Tetapi kan pemerintah harus ada di antara mereka. Kita tidak boleh saling salahkan memang kita harus ada dan tidak boleh ada persoalan," jelasnya.