BPKP Nilai Wajar Banyak Swab Antigen Murah di Bawah Harga Acuan Tertinggi
Merdeka.com - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menilai wajar harga swab atau tes usap Antigen di bawah Harga Acuan Tertinggi (HAT) yang telah ditetapkan pemerintah. Sebab, yang tidak diperbolehkan melebihi HAT.
Direktur Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan BPKP, Faisal menyampaikan, harga swab Antigen di bawah HAT secara normatif masih diperbolehkan, sehingga masyarakat punya lebih banyak pilihan sesuai mekanisme pasar.
"Seiring berjalannya waktu, ketika salah satu komponen harga ada yang turun, maka akan membentuk ekuilibrium harga baru," ujar Faisal dikutip dari Antara, Jumat (9/7).
Faisal menyebutkan, struktur harga dalam harga acuan tertinggi tes usap di antaranya, biaya personel, biaya reagen, bahan habis pakai, dan keuntungan. Dengan begitu, kata dia, apabila terdapat salah satu yang membentuk komponen harga berubah maka harga tes usap dapat berubah.
Selain itu, tambah Faisal, harga tes usap Antigen yang bervariasi tersebut tergantung dari jenis alat uji yang digunakan dan tentunya harus sesuai standar dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
"Harga Bahan Habis Pakai (BHP), harga reagen kemungkinan sudah berubah jika dibandingkan yang dulu. Jadinya sekarang harga swab Antigen bervariasi," jelasnya.
Adapun pada akhir tahun 2020 lalu pemerintah melalui Kemenkes bersama BPKP telah menetapkan batasan tarif tertinggi pemeriksaan tes usap Antigen sebesar Rp250.000 untuk Pulau Jawa dan Rp275.000 untuk daerah di luar Pulau Jawa.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi selalu menekankan kepada para petani agar meningkatkan produktivitas padi.
Baca SelengkapnyaKementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebut, perubahan gejala tersebut akibat pengaruh reaksi imunologi.
Baca SelengkapnyaPemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaBeras SPHP merupakan beras yang dikelola pemerintah dengan harga ekonomis namun kualitas premium.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, perubahan iklim membuat gagal panen.
Baca SelengkapnyaTerkait lonjakan harga beras, Jokowi meminta Bulog untuk mempercepat penyaluran beras beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pangan (SPHP).
Baca SelengkapnyaKantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mengantisipasi lonjakan Covid-19 dan temuan mycoplasma pneumonia di luar negeri.
Baca SelengkapnyaKomnas KIPI menyebut vaksin nOPV2 telah dikembangkan sejak tahun 2011 dan mulai diberikan sejak tahun 2021.
Baca Selengkapnya