Merdeka.com - Badan Pengatur Kegiatan ‎Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memprediksi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi dan premium‎ akan melebihi volume yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Dikutip dari data BPH Migas, kuota solar subsidi atau Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dalam APBN 2019 ditetapkan sebesar 14,5 juta Kilo Liter (KL). Sedangkan realisasi konsumsi pada semester 1 2019 sudah mencapai 7,52 juta ton atau 51 persen. Sampai akhir 2019 konsumsi solar subsidi mencapai 15,3 juta KL.

Sedangkan kuota premium atau Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) yang ditetapkan dalam APBN 2019 ‎sebesar 11 juta KL, realisasi konsumsi sampai semester 1 2019 mencapai 5,87 juta KL atau 53 persen. Konsumsi Premium diprediksi mencapai 13,2 juta KL.

Kepala BPH Migas, Fansh‎urullah Asa mengatakan, untuk menghindari konsumsi solar subsidi dan premium yang melebihi kuota, BPH Migas segera berkoordinasi dengan Pertamina, Himpunan Wiraswastawa Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) dan Polri, untuk menjalankan rencana penjatahan atau pengkitiran penyaluran solar subsidi dan premium di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

"Karena jika tidak dilakukan akan terjadi over kuota BBM solar subsidi antara 0,8 juta KL sampai 1,3 juta KL dari kuota APBN," tuturnya.

BPH Migas juga meminta Pertamina tetap menerapkan sistem informasi pada kran penyaluran BBM di SPBU (Nozzle), untuk mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran.

"Program IT Nozzle Pertamina sudah sangat telat, karena saat ini baru sekitar 1.000 SPBU dari 5.518 SPBU yang direncanakan," tandasnya.

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6.com