Merdeka.com - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D Haddad, mengaku sering mendapat keluhan mengenai investasi bodong di Tanah Air. Dalam pandangan Muliaman, investasi bodong tumbuh subur karena akses masyarakat ke sektor keuangan masih sangat terbatas.

Selain itu, investasi bodong tak ada habisnya karena masyarakat masih kurang pengetahuan tentang keuangan, terlebih di pedesaan.

"Belakangan ini saya sibuk menerima keluhan masyarakat mengenai investasi bodong. Ini yang rugi masyarakat karena perusahaan itu kabur. Kita perlu edukasi juga ke masyarakat," ucap Muliaman saat mengukuhkan TPAKD Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (24/11).

Menekan pertumbuhan investasi yang merugikan, Muliaman berharap TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) membuat terobosan mempermudah akses keuangan dan memberi edukasi ke masyarakat. Pemerintah menurut Muliaman juga melakukan banyak hal untuk memberantas investasi bodong.

"Pemerintah lakukan banyak cara, misalnya jarak menjadi isu kita tawarkan laku pandai (bank tanpa kantor). Kalau persoalan agunan yang sering menghambat akses keuangan, pemerintah terus berusaha dengan kredit KUR tanpa agunan," katanya.

Memberikan KUR tanpa agunan, pemerintah mendesain produk yang bekerja sama dengan lembaga penjamin kredit seperti Jamkrindo atau Jamkrida di daerah. Muliaman berharap, mudahnya akses ini akan membuat masyarakat meninggalkan investasi bodong.

"Kredit Rp 25 juta maksimal tanpa agunan, ini KUR kecil. Kita libatkan perusahaan asuransi," katanya.

Selain itu, pemerintah juga telah meluncurkan program mempermudah sertifikasi tanah. Tujuannya, surat tanah bisa jadi agunan untuk mendapatkan akses keuangan berupa kredit dari perbankan.

"Bukan hanya itu, pemerintah mendorong sertifikasi tanah. Kadang ada tanah sulit dijadikan agunan karena enggak ada suratnya. Program ini tengah didorong betul oleh pemerintah," tutupnya.