Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bos OJK: Atasi kemiskinan dengan permudah akses keuangan

Bos OJK: Atasi kemiskinan dengan permudah akses keuangan Muliaman Darmansyah Hadad diperiksa KPK. ©2013 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D Haddad baru saja mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Banyuwangi di Pantai Solong, Banyuwangi, Jawa Timur. Selain itu, Muliaman juga meresmikan agen laku pandai milik Bank Jatim yang disebut Sipandai.

Melalui TPAKD dan agen laku pandai, Muliaman menginginkan kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat bisa berkurang. Menurut Muliaman, akses keuangan seperti ini menjadi salah satu penentu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"TPAKD ini mencari cara membukakan akses keuangan kepada masyarakat. Biasanya akses di desa, daerah terpencil, dan ini salah satu menyebabkan kemiskinan. Kita ingin kemiskinan dan kesenjangan berkurang, akses kita perbaiki," ucap Muliaman di Banyuwangi, Kamis (24/11).

Dengan adanya akses keuangan yang salah satu caranya melalui agen laku pandai, Muliaman berharap kesulitan akses yang dialami masyarakat bisa teratasi. Agen laku pandai sendiri adalah bank tanpa cabang, di mana masyarakat bisa menabung melalui agen tanpa harus ke kantor cabang perbankan. Nasabah akan dibuatkan rekening melalui telepon genggam.

"Akses itu sudah ada, tapi sulit. Kehadiran TPAKD bisa menghadapi kesulitan akses yang dialami masyarakat. Rumit di buat mudah, sedikit dibuat banyak."

Tak puas di situ saja, Muliaman meminta tim TPKAD Banyuwangi yang baru dikukuhkan mencari terobosan lain yang memudahkan masyarakat untuk akses keuangan. "Selain akses, masalah keuangan itu pengetahuan, kita tingkatkan pengetahuan," tutup Muliaman.

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
OJK dan Kemendagri Sepakat untuk Perkuat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah
OJK dan Kemendagri Sepakat untuk Perkuat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah

Diharapkan setiap TPAKD dapat memiliki unit-unit Pusat Literasi dan Inklusi Keuangan yang tersebar, terdekat, dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Baca Selengkapnya
OJK Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Melalui Pesantren
OJK Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Melalui Pesantren

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah.

Baca Selengkapnya
Izin Dicabut OJK, Simpanan Nasabah BPR Usaha Madani Karya Mulia Segera Dikembalikan LPS
Izin Dicabut OJK, Simpanan Nasabah BPR Usaha Madani Karya Mulia Segera Dikembalikan LPS

Izin PT BPR Usaha Madani Karya Mulia dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak tanggal 5 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Kejagung Bidik Kementerian ESDM dan KLHK di Kasus Korupsi Komoditas Timah
Kejagung Bidik Kementerian ESDM dan KLHK di Kasus Korupsi Komoditas Timah

Adapun pemeriksaan terhadap saksi telah dilakukan terhadap 130 orang untuk proses penyidikan yang telah berjalan sejak Oktober 2023 lalu.

Baca Selengkapnya
Kesaksian Bos Toko Semangka Kramatjati Karyawannya Jadi Korban Penganiayaan OTK Hingga Tewas
Kesaksian Bos Toko Semangka Kramatjati Karyawannya Jadi Korban Penganiayaan OTK Hingga Tewas

Korban dianiaya dengan cara disiram diduga dengan air keras lalu dibacok dengan celurit.

Baca Selengkapnya
Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha Dicabut OJK, Akulaku PayLater Kembali Salurkan Pembiayaan
Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha Dicabut OJK, Akulaku PayLater Kembali Salurkan Pembiayaan

Akulaku diminta meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dan pelaksanaan manajemen risiko dalam menjalankan kegiatan usaha BNPL.

Baca Selengkapnya
OJK Beri Sanksi 89 Lembaga Jasa Keuangan, Kenapa?
OJK Beri Sanksi 89 Lembaga Jasa Keuangan, Kenapa?

Per Februari 2024 aset industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) mencapai Rp 1.130,05 triliun atau naik 2,08 persen secara tahunan (yoy).

Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung Bakal Bikin Satgas Khusus, Diyakini Penanganan Perkara Korupsi Timah Kian Terang
Kejaksaan Agung Bakal Bikin Satgas Khusus, Diyakini Penanganan Perkara Korupsi Timah Kian Terang

Kejagung telah menetapkan belasan orang sebagai tersangka dalam perkara ini

Baca Selengkapnya
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya