Bos BI: Rumah di bawah Rp 350 juta per unit sulit diwujudkan di Jakarta

Merdeka.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, menyambut baik rencana pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk membangun 50.000 rumah dengan Down Payment (DP) nol persen untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal tersebut cukup baik mengingat lebih dari 10 juta warga Jakarta tergolong MBR.

"Pemerintah DKI berencana untuk membangun paling tidak 50.000 rumah bagi MBR dan untuk mewujudkan itu kami menyambut baik. Karena penduduk di Jakarta lebih dari 10 juta tergolong MBR," ujar Agus saat ditemui di Gedung BI, Jakarta, Jumat (5/1).

Namun demikian, ada beberapa hal yang harus dipahami sebelum menjalankan program tersebut. Pertama, pengadaan rumah di Jakarta cukup mahal sebab harga lahan dan konstruksi bangunan membutuhkan dana yang tidak sedikit, apalagi jika rumah yang akan dibangun berkisar di bawah Rp 350 juta.

"Di Jakarta itu cukup banyak tantangan. Dan tantangan itu yang utama adalah rumah yang siap untuk MBR itu mahal. Lahannya mahal, konstruksinya mahal dan tentu untuk finishingnya mahal. Jadi, untuk di Jakarta, rumah untuk MBR yang di bawah Rp 350 juta per unit itu cukup sulit di wujudkan," jelasnya.

Kedua, program tersebut juga sulit untuk dialokasikan untuk MBR dengan penghasilan di bawah Rp 7 juta per keluarga. Alasannya, masyarakat dengan golongan tersebut masih membutuhkan dana tersebut untuk biaya hidup sehari hari. Sementara, untuk cicilan dibutuhkan alokasi penghasilan sekitar 30 persen.

"Sebagaimana diatur UU, MBR adalah masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp 7 juta per keluarga. Kalau di bawah itu, kan masyarakat itu perlu ada biaya hidup dulu. Setelah dia menjalankan hidup, nanti baru tersedia disposable income untuk dia membayar bunga dan cicilan. Untuk membayar bunga dan cicilan itu, kalau kita lihat sesederhana mungkin di kisaran 30 persen dari penghasilannya," jelasnya.

Meskipun demikian, apabila pemprov DKI tetap ingin menjalankan program DP rumah nol persen, maka pemprov harus membangun rumah dengan harga maksimum Rp 240 juta. Salah satunya dapat membangun rumah dalam bentuk Rusunami (Rumah Susun Sederhana Milik).

"Jadi kalau harga rumahnya Rp 240 juta itu masyarakat dengan penghasilan Rp 7 juta, cicilan 35 persen itu bisa melayani. Jadi ini adalah satu yang perlu ditindak lanjuti pemprov yaitu bagaimana caranya untuk ada satu struktur rumah itu bisa harga Rp 240 juta, tersedia dan dalam bentuk Rusunami," jelasnya.

"Kalau sekarang memang ada, namanya Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa). Kalau mau diubah menjadi Rusunami itu ada satu masalah hukum yang diselesaikan oleh pemda. Kalau mau dijadikan untuk Rusunami harus ada perubahan kepemilikan tanah gedung dan lain lain," paparnya.

Agus menambahkan, beberapa hal tersebut harus dipertimbangkan agar program rumah DP nol persen dapat terealisasi dengan baik dan tepat sasaran. "Jadi hal ini yang kita diskusikan, sehingga kalau nanti mau direalisasikan itu nanti lebih tepat strukturnya dan bisa mencapai 50 ribu unit per tahun itu."