Blak-Blakan Nadiem Makarim Soal Gopay Bisa Layani Pembayaran SPP Sekolah
Merdeka.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, buka suara terkait implementasi pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bisa menggunakan Gopay. Menurutnya, pembayaran SPP pakai Gopay itu baru diterapkan di sekolah swasta.
"Itu tidak ada urusannya sama Kemendikbud sama sekali," kata Menteri Nadiem dalam acara Mata Najwa 1 Dekade di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan, Rabu (19/2).
Menteri Nadiem menjelaskan sekolah swasta menerima apapun cara pembayaran. Termasuk lewat platform digital. "Dia mau menerima apa, menerima dari pembayaran apa. Bukan urusan Kemendikbud," kata Menteri Nadiem menegaskan.
Dia telah menyadari hal tersebut rentan dipolitisasi. Dia pun mengaku kaget dan khawatir terjadi salah penafsiran dalam berbagai isu yang sedang berkembang. Maka dari itu, dirinya memilih diam.
180 Lembaga Pendidikan Kini Bisa Bayar SPP Pakai GoPay
Sebelumnya, GoPay mengumumkan bahwa saat ini fiturnya telah dilengkapi untuk melakukan pembayaran SPP sekolah, biaya pendidikan lain seperti buku, seragam, dan kegiatan ekstrakurikuler dengan GoPay. Pembayaran dapat dilakukan melalui aplikasi Gojek di fitur GoBills.
Berdasarkan keterangan resminya, Senin (17/2), saat ini ada sekitar 180 lembaga pendidikan seperti pesantren, madrasah, sekolah dan tempat kursus di Indonesia yang telah terdaftar di GoBills.
"Layanan terbaru ini membebaskan orang tua dan wali murid untuk membayar pendidikan anak dimana saja dan kapan saja tanpa harus hadir ke sekolah. Orang tua yang sibuk dapat fokus dengan kepentingan lain seperti pekerjaan tanpa khawatir akan melewatkan tenggat pembayaran," ujar Arno Tse, Senior Vice President Sales GoPay.
Dilanjutkannya, selain mempermudah para orang tua, lembaga pendidikan diklaim ikut merasakan manfaat transaksi digital. Manfaatnya itu adalah di antaranya penerimaan iuran yang jelas dan pencatatan transaksi yang lebih rapi dan teratur.
"Kami berharap dapat menjangkau lebih banyak lagi lembaga pendidikan di seluruh Indonesia untuk menerapkan pembayaran digital," ungkap Arno.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mendikbudristek Nadiem Makarim menegaskan bahwa ekstrakulikuler tak dihapus.
Baca SelengkapnyaPutusan tersebut terkait pelanggaran kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSaat ini banyak modus penipuan yang dilakukan di bidang keuangan dengan memanfaatkan media sosial.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Debat ketiga capres dan cawapres itu digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 7 Januari 2024.
Baca SelengkapnyaProgram Capres 2024 nomor urut 3 itu sangat tepat untuk menyelesaikan problem sehari-hari yang dialami nelayan.
Baca SelengkapnyaBeras SPHP merupakan beras yang dikelola pemerintah dengan harga ekonomis namun kualitas premium.
Baca SelengkapnyaDKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.
Baca SelengkapnyaPernyataan akademisi itu menjadi bagian dari dinamika positif.
Baca SelengkapnyaBanyak nelayan yang tidak bisa menikmati hasil jerih payahnya dari melaut karena memiliki tanggungan.
Baca Selengkapnya