Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Blak-Blakan Nadiem Makarim Soal Gopay Bisa Layani Pembayaran SPP Sekolah

Blak-Blakan Nadiem Makarim Soal Gopay Bisa Layani Pembayaran SPP Sekolah Menteri Sri Mulyani bersama Tito Karnavian dan Nadiem Makarim. ©Humas Kemenkeu

Merdeka.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, buka suara terkait implementasi pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bisa menggunakan Gopay. Menurutnya, pembayaran SPP pakai Gopay itu baru diterapkan di sekolah swasta.

"Itu tidak ada urusannya sama Kemendikbud sama sekali," kata Menteri Nadiem dalam acara Mata Najwa 1 Dekade di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan, Rabu (19/2).

Menteri Nadiem menjelaskan sekolah swasta menerima apapun cara pembayaran. Termasuk lewat platform digital. "Dia mau menerima apa, menerima dari pembayaran apa. Bukan urusan Kemendikbud," kata Menteri Nadiem menegaskan.

Dia telah menyadari hal tersebut rentan dipolitisasi. Dia pun mengaku kaget dan khawatir terjadi salah penafsiran dalam berbagai isu yang sedang berkembang. Maka dari itu, dirinya memilih diam.

180 Lembaga Pendidikan Kini Bisa Bayar SPP Pakai GoPay

Sebelumnya, GoPay mengumumkan bahwa saat ini fiturnya telah dilengkapi untuk melakukan pembayaran SPP sekolah, biaya pendidikan lain seperti buku, seragam, dan kegiatan ekstrakurikuler dengan GoPay. Pembayaran dapat dilakukan melalui aplikasi Gojek di fitur GoBills.

Berdasarkan keterangan resminya, Senin (17/2), saat ini ada sekitar 180 lembaga pendidikan seperti pesantren, madrasah, sekolah dan tempat kursus di Indonesia yang telah terdaftar di GoBills.

"Layanan terbaru ini membebaskan orang tua dan wali murid untuk membayar pendidikan anak dimana saja dan kapan saja tanpa harus hadir ke sekolah. Orang tua yang sibuk dapat fokus dengan kepentingan lain seperti pekerjaan tanpa khawatir akan melewatkan tenggat pembayaran," ujar Arno Tse, Senior Vice President Sales GoPay.

Dilanjutkannya, selain mempermudah para orang tua, lembaga pendidikan diklaim ikut merasakan manfaat transaksi digital. Manfaatnya itu adalah di antaranya penerimaan iuran yang jelas dan pencatatan transaksi yang lebih rapi dan teratur.

"Kami berharap dapat menjangkau lebih banyak lagi lembaga pendidikan di seluruh Indonesia untuk menerapkan pembayaran digital," ungkap Arno.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Nadiem Makarim: Aturan Sangat Jelas, Pramuka jadi Ekskul Wajib di Sekolah
Nadiem Makarim: Aturan Sangat Jelas, Pramuka jadi Ekskul Wajib di Sekolah

Mendikbudristek Nadiem Makarim menegaskan bahwa ekstrakulikuler tak dihapus.

Baca Selengkapnya
Ganjar: KPU dan MK Langgar Etik, Apa yang Dibanggakan dari Proses Pemilu seperti Ini?
Ganjar: KPU dan MK Langgar Etik, Apa yang Dibanggakan dari Proses Pemilu seperti Ini?

Putusan tersebut terkait pelanggaran kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Waspada Penipuan Modus Surat Tilang dan Bukti Kirim Barang, Salah Klik Uang Ratusan Juta di Bank Bisa Hilang
Waspada Penipuan Modus Surat Tilang dan Bukti Kirim Barang, Salah Klik Uang Ratusan Juta di Bank Bisa Hilang

Saat ini banyak modus penipuan yang dilakukan di bidang keuangan dengan memanfaatkan media sosial.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Debat Ketiga Capres Bertema Pertahanan dan Hubungan Internasional, Kenali Istilah dan Singkatan Asing Berikut Ini
Debat Ketiga Capres Bertema Pertahanan dan Hubungan Internasional, Kenali Istilah dan Singkatan Asing Berikut Ini

Debat ketiga capres dan cawapres itu digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 7 Januari 2024.

Baca Selengkapnya
Nelayan Sambut Gembira Program Penghapusan Kredit Macet Ganjar
Nelayan Sambut Gembira Program Penghapusan Kredit Macet Ganjar

Program Capres 2024 nomor urut 3 itu sangat tepat untuk menyelesaikan problem sehari-hari yang dialami nelayan.

Baca Selengkapnya
Pembelian Sempat Dibatasi, Bolehkah Kampanye dengan Beras SPHP?
Pembelian Sempat Dibatasi, Bolehkah Kampanye dengan Beras SPHP?

Beras SPHP merupakan beras yang dikelola pemerintah dengan harga ekonomis namun kualitas premium.

Baca Selengkapnya
Sanksi Peringatan Keras Terakhir buat Ketua KPU Usai Terima Pendaftaran Pencalonan Gibran
Sanksi Peringatan Keras Terakhir buat Ketua KPU Usai Terima Pendaftaran Pencalonan Gibran

DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.

Baca Selengkapnya
Wapres Ma’ruf Harap Pemerintah Perhatikan Kritikan Akademisi Jelang Pemilu 2024
Wapres Ma’ruf Harap Pemerintah Perhatikan Kritikan Akademisi Jelang Pemilu 2024

Pernyataan akademisi itu menjadi bagian dari dinamika positif.

Baca Selengkapnya
Jika Jadi Presiden, Ganjar Bakal Putihkan Kredit Macet Nelayan
Jika Jadi Presiden, Ganjar Bakal Putihkan Kredit Macet Nelayan

Banyak nelayan yang tidak bisa menikmati hasil jerih payahnya dari melaut karena memiliki tanggungan.

Baca Selengkapnya