Merdeka.com - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartiko Wirjoatmodjo menyatakan, pembentukan holding BUMN asuransi akan segera selesai akhir bulan Februari. Nantinya, holding akan diketuai oleh PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

Adapun rincian grup holding ini ialah PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (PBUI) sebagai induk, lalu PT Asuransi Kredit Indonesia atau Askrindo (Persero), PT Jasa Raharja (Persero), dan PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo (Persero) sebagai anggota. Namun, perusahaan asuransi Jiwasraya tidak dimasukkan ke dalam grup holding.

"Belum (masuk). Jadi ada Jasindo, Jasa Raharja, Askrindo dan Jamkrindo, lalu Bahana sebagai induk," papar Tiko saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (5/2).

Dia melanjutkan, pembentukan holding ini bakal digunakan sebagai penyelamatan polis dari pemegang polis Jiwasraya. Meskipun tidak memasukkan perusahaan ke grup, tapi ada kemungkinan Jiwasraya bakal ikut setelah sengkarut yang dialami telah selesai.

Skema penggabungannya sendiri masih belum diketahui secara pasti karena masih akan didiskusikan dengan Panitia Kerja (Panja). Sebagai informasi, holding asuransi disepakati oleh Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR RI.

"Caranya nanti, masih belum sepakat dengan Panja," ujar Tiko.

Payung Hukum Diteken Februari

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menargetkan pembentukan holding asuransi bisa dimulai pada pertengahan Februari 2020. Holdingisasi merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan Jiwasraya dari masalah gagal bayar.

"Holdingisasi kan baru ditanda tangan prosesnya itu nanti pertengahan Februari. Dari situ, baru bisa terlaksana. Memang kita harus ikuti step-step dari pembentukan holding itu sendiri," kata Menteri Erick di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, pembentukan holding mampu mendatangkan arus kas atau cashflow ke Jiwasraya hingga Rp2 triliun. Selain itu, pendirian anak usaha bernama PT Jiwasraya Putra diharapkan bisa menghasilkan dana hingga Rp3 triliun.

"Lalu juga ada aset saham yang hari ini dideteksi, kita juga kan valuasinya bisa sampai Rp2 triliun sampai Rp3 triliun. Dengan konsep itu ya saving plan bisa berjalan," ujarnya.

Dengan cara itu, Menteri Erick mengatakan pemerintah bisa mengembalikan dana nasabah Jiwasraya secara bertahap. Pemerintah, kata dia, akan segera bertemu dengan DPR untuk membahas prioritas penyelesaian masalah perusahaan asuransi pelat merah itu.

"Nanti tanggal 20 ada pertemuan antara kami (BUMN), Menkeu, dengan DPR. Kita yang penting jelaskan secara terbuka, transparan. Yang pasti kita amat sangat prioritaskan sesuai arahan presiden untuk penyelesaian nasabah Jiwasraya," jelas Menteri Erick.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6.com