Bisa contek Malaysia buat ubah Ditjen Pajak jadi badan khusus

Merdeka.com - Banyak negara maju membentuk badan independen buat memungut pajak, misalnya Jepang, Jerman, atau Amerika Serikat. Model-model organisasi itu bisa dicontek bila Indonesia serius melepas Direktorat Jenderal Pajak, tak lagi sebagai cabang eselon Kementerian Keuangan.

Pejabat Pengganti Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Wahju K. Tumakaka urun saran. Baginya model organisasi cukup ideal buat ditiru adalah Malaysia.

Di Negeri Jiran itu, otoritas pemungut pajak disebut 'Lembaga Hasil Dalam Negeri', dengan struktur dewan komisaris diisi Menteri Keuangan. Artinya, badan ini independen secara organisasi, tapi masih bisa berkoordinasi dengan otoritas anggaran negara.

"Yang paling dekat dari kita Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Tapi tentu tidak otomatis yang bagus di negeri orang bagus di negeri kita. Ibaratnya baju bagus dipakai orang, ketika kita ingin memakai ukurannya harus disesuaikan," ujarnya saat berbincang dengan media di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (8/8).

Wahju menceritakan pengalamannya mengikuti kongres Lembaga Hasil Negara. Salah satu keunggulan badan itu yang dia kagumi adalah sistem remunerasi pegawainya.

Ketika setoran pajak melebihi target, pegawai pajak Malaysia bisa mendapat bonus tiga kali gaji bulanan. "Mana bisa di Indonesia begitu," kata Wahju.

Lepas dari soal remunerasi, membentuk Badan Administrasi Perpajakan di negara ini intinya adalah memberi kewenangan lebih. Tanpa keluwesan manuver organisasi, maka lebih baik Ditjen Pajak dipertahankan saja.

Empat area yang harus mendapat perluasan wewenang adalah anggaran, organisasi, Sumber Daya Manusia, serta Teknologi Informasi.

Beberapa kekurangan ketika Ditjen Pajak secara organisasi ada di bawah Kemenkeu misalnya soal tambahan pegawai, memecat PNS nakal, serta penambahan anggaran tanpa mengurangi porsi direktorat jenderal lainnya.

Pada prinsipnya, Wahju secara pribadi melihat hubungan dengan kemenkeu harus tetap terjalin. Tapi, dengan menjadi badan dan status petugas pajak bukan PNS, maka kinerja bisa meningkat.

"(Badan) ini butuhnya bukan diskresi, tapi keluwesan empat area ini. Kalau mau punya itu tidak bisa dalam bentuk unit eselon satu, berarti harus di luar, dan itu tidak bisa pakai sistem pinter goblok pendapatan sama," ungkapnya.

Selain itu, agar lembaga ini benar-benar terwujud yang harus mengubah paradigma atas proses perpajakan adalah negara. Kalau memang pemerintah berniat memaksimalkan sektor penerimaan, artinya badan itu perlu diperkuat dengan fungsi tambahan.

"Yang butuh ini Negara Indonesia, kalau menganggap tidak perlu, Ditjen Pajak jalankan business as usual yo wis, enggak apa-apa," kata Wahju.

Ide pembentukan Badan Penerimaan Negara kembali mencuat pada pilpres, setelah Presiden Terpilih 2014-2019 Joko Widodo berharap bisa membentuk otoritas pajak mandiri saat berkuasa.

Tak hanya itu, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian (UKP4) telah menetapkan 116 aksi penuntasan bagi kementerian/lembaga 100 hari sisa masa kerja SBY. Salah satu isunya adalah penugasan Kemenkeu buat merumuskan peta jalan sebagai landasan pembentukan Badan Penerimaan Negara.