BI akan buat dasar hukum belanja online

Merdeka.com - Bank Indonesia berencana akan membuat dasar hukum untuk transaksi melalui dunia maya. Pasalnya, kini transaksi melalui dunia maya sudah populer di masyarakat.

"Soal belanja online akan disentuh oleh Bank Indonesia dalam soal hukumnya," ujar Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ronald Waas, di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (14/3).

Menurutnya, jumlah transaksi belanja online yang sudah semakin banyak membuat payung hukum transaksi ini menjadi sangat mendesak. 

"Ini berkaitan dengan perlindungan terhadap masyarakat. Jumlah transaksi itu sudah jutaan, kalau sudah jutaan pasti orang yang terlibat juga jutaan," papar Ronald.

Untuk internal Bank Indonesia sendiri, transaksi online sudah menjadi perhatian khusus berkaitan dengan mendesaknya kebutuhan hukum yang melindungi transaksi tersebut.

Ronald menjelaskan bahwa untuk payung hukum transaksi online ini akan melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namun, hingga saat ini belum ada pembahasan secara detail. 

"Sama Kominfo kita cukup dekat. Kita belum bahas secara detail dengan Kominfo soal hukum,"

Ronald juga menambahkan untuk mempermudah pembahasan soal perlindungan hukum tersebut harus, bank sentral harus duduk bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika juga Kementerian Perdagangan.