Berkaca Efek Perang Rusia-Ukraina, Kemandirian Pangan Indonesia Mutlak Diperlukan
Merdeka.com - Situasi global yang tidak menentu makin mendongkrak inflasi pangan dan energi. Salah satu pemicunya ialah imbas dari konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang belum berkesudahan.
Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, Kasan mensyukuri, ketegangan Rusia dan Ukraina yang sempat mereda setelah melakukan penandatanganan bersama PBB dan Presiden Turki.
"Mungkin itu momen yang menurut saya bisa sedikit memberikan harapan atas situasi inflasi pangan yang kemudian inflasi dari harga-harga energi, yang dampaknya sudah kita rasakan di Indonesia," ujar Kasan dalam satu sesi webinar, Rabu (27/7).
Namun, satu-dua hari setelah adanya penandatanganan itu, dia menyayangkan adanya kasus penembakan missil Rusia di salah satu pelabuhan di Laut Hitam milik Ukraina.
"Meskipun hari ini saya membaca juga, tetap pengiriman akan dilakukan dari Rusia maupun Ukraina. Mungkin sedikit memberi harapan tentang terjadinya ketersediaan pangan itu sendiri," imbuhnya.
Berikutnya, Kasan juga menyoroti imbas perang terhadap harga pangan nasional. Di satu sisi, dia menilai itu jadi sebuah berkah dari sisi ekspor. Tapi sebaliknya, itu juga memberikan dampak negatif ke tingkat inflasi.
"BPS mencatat, sampai Juni 2022 inflasi tahunan sudah lebih dari 4 persen. Di beberapa negara maju inflasinya sangat tinggi. Bahkan kalau kita catat di Eropa, Amerika, angkanya sudah lebih dari 8 persen," paparnya.
Kasan lantas berkesimpulan, Indonesia pada situasi ini tak bisa bergantung terhadap kondisi eksternal. Sehingga negara perlu mandiri untuk mengatasi kenaikan harga pangan hingga energi.
"Tentu ini bagian yang menjadi tantangan kita di dalam konteks bagaimana inflasi global kaitannya dengan posisi kita, kesiapan kita, dan bagaimana kita menyikapi baik saat ini maupun ke depan," tuturnya.
Dampak Inflasi
Dampak apa saja yang ditimbulkan jika terjadi inflasi di suatu negara. Ini dapat berupa dampak positif maupun negatif. Pertama, tingkat inflasi yang tinggi dapat berdampak positif bagi produsen. Di mana inflasi dapat menutupi biaya produksi secara menyeluruh. Sebab, harga jual yang meningkat bisa mendatangkan banyak keuntungan bagi produsen.
Kedua, inflasi yang tinggi justru memberikan dampak negatif pada daya beli masyarakat. Terlebih bagi masyarakat yang tidak menerima kenaikan upah dari perusahaan atau tempat kerjanya. Dengan tingkat pendapatan tetap, sementara harga barang dan jasa di pasar semakin meningkat, tentu ini akan mendorong masyarakat untuk berhemat. Jika dibiarkan secara terus menerus, daya beli masyarakat akan semakin lemah.
Terakhir, inflasi akan berdampak negatif pada kegiatan ekspor suatu negara. Biasanya, dalam kondisi inflasi maka biaya ekspor akan lebih mahal. Sedangkan untuk meningkatkan harga produk ekspor akan berpengaruh pada daya saing produk di negara tujuan. Kondisi ini pada akhirnya akan mengurangi pendapatan negara.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengatakan kondisi ini disebabkan ketidakpastiaan ekonomo dan konflik geopolitik yang tak kunjung usai.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi bahkan melawat langsung untuk mendorong perdamaian antara Rusia dan Ukraina.
Baca SelengkapnyaGanjar menyarankan untuk mencari negara alternatif sebagai pemasok bahan
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Perekonomian Indonesia diprediksi merosot jika konflik Iran versus Israel berkepanjangan.
Baca SelengkapnyaPAN menilai Indonesia penting memiliki Presiden seperti Prabowo Subianto yang mengerti dan memahami tentang geopolitik, pertahanan dan keamanan.
Baca SelengkapnyaJokowi Tanggapi Putusan MK: Tuduhan Kepada Pemerintah Tidak Terbukti
Baca SelengkapnyaWalau begitu, perekonomian Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan di angka 5,05 persen.
Baca SelengkapnyaMenko Airlangga membeberkan penyebab harga bahan pangan, khususnya beras yang melambung dalam beberapa bulan terakhir.
Baca SelengkapnyaIndonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca Selengkapnya