Merdeka.com - Direktur Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Encep Sudarwan mengatakan, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menyediakan BMN di bidang Energi baru terbarukan, guna mengatasi pemanasan global.

"Kita semua berkomitmen untuk mengatasi pemanasan global. Ketergantungan Indonesia pada non renewable energy utamanya batubara," kata Encep di Jakarta, Sabtu (23/7).

Hal ini sejalan dengan pembahasan dalam Presidensi G20 Indonesia, di mana Indonesia menargetkan hasil yang konkret terutama dalam bidang green finance. "Indonesia akan menjadi contoh. Kita mau bicara tentang batubara atau tentang energi terbarukan, Indonesia sudah membuat Energy transition Mechanism (ETM)," ujarnya.

Untuk mewujudkan green finance, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyediakan BMN energi baru terbarukan. "Kementerian keuangan dengan berbagai kebijakan yang ada ikut mendukung. Tentu kami dari pengelolaan BMN nya yaitu dalam program penyediaan BMN Energi baru terbarukan," ujarnya.

Dia menjelaskan, BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Di antaranya dari hibah atau sumbangan, pelaksanaan perjanjian kontrak, ketentuan peraturan Perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Adapun tercatat nilai BMN Kementerian ESDM mencapai Rp 26,67 triliun (sumber LBMN tahun 2021). Dia mengatakan, dalam pengelolaan BMN itu tidak sepenuhnya bisa dikelola oleh ESDM, melainkan bisa dialih statuskan ke Kementerian/Lembaga lain.

"Kemudian, ESDM ini penting asetnya cukup besar sekitar Rp 26,67 triliun. Dalam pengelolaan barang milik negara itu ada istilah pengelolaannya digunakan di satkernya, ada yang dialih penggunaan ke Kementerian atau ke lembaga lain, nanti banyak yang dihibahkan atau dialih statuskan, jadi tidak harus selalu dikelola oleh ESDM sendiri," tandasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com