Merdeka.com - Wakil Presiden, Ma'ruf Amin bertemu dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Rabu (6/11). Dalam pertemuan tersebut pengurus Apindo berharap agar Ma'ruf bisa ikut mendorong pertumbuhan ekonomi seperti wapres sebelumnya, Jusuf Kalla.

"Pada waktu Pak JK itu koordinasi kami sangat baik, di mana saat kami menghadapi kesulitan," kata Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani usai bertemu Ma'ruf.

Hariyadi menjelaskan kepada Ma'ruf bahwa masih ada permasalahan komunikasi yang kurang lancar dengan kementerian, lembaga, hingga pemda. Tetapi semenjak dinaungi JK selalu mampu membantu dan menyelesaikan masalah.

"Perbaikan deregulasi tadi. Kehadiran itu untuk itu. Kantor Wapres itu kita anggap cukup efektif dan strategis untuk mengawal. Karena posisi Wapres, beliau adalah orang kedua. Jadi kalau boleh saya bilang dia posisinya eagle eye, dia bisa membantu kita menyelesaikan ini," Hariyadi.

Kemudian, pihaknya juga menyerahkan roadmap langkah Apindo ke depan, kepada Ma'ruf. Peta jalan ini disusun untuk membantu pemerintah memetakan masalah dan mencari solusinya.

Menurut dia, peta tersebut mencakup semua sektor.T etapi ada beberapa hal yang jadi pembeda. Roadmap yang baru diberikan pada Ma'ruf, disusun oleh pengusaha sendiri. Sedangkan yang lama penyusunannya dibantu oleh ekonom. "Hampir mengcover semua problem kita, bahkan tak hanya memetakan masalah tapi juga mencari solusinya," ungkap Hariyadi.

Kemenperin Hapus Surat Rekomendasi Impor

Asosiasi Industri Besi dan Baja Nasional/The Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) mendukung upaya peningkatan daya saing industri yang saat ini direncanakan oleh Pemerintah melalui deregulasi impor besi atau baja dan produk turunannya. Namun demikian, deregulasi yang akan dilakukan tentu perlu mempertimbangkan waktu yang tepat dan persiapan yang optimal dengan memperhatikan kondisi industri baja nasional apakah telah pada utilisasi optimalnya.

Kondisi yang dialami oleh industri baja nasional kenyataannya saat ini semakin mengkhawatirkan, utilisasi industri terus mengalami penurunan dikarenakan tergerusnya pangsa pasar produsen baja nasional oleh produk impor.

Pada periode Januari hingga Juli 2019, jumlah importasi besi dan baja telah mencapai 3,8 juta ton atau meningkat sebesar 6 persen jika diperbandingkan dengan periode yang sama di tahun 2018. Bahkan hingga Agustus 2019, besi dan baja masih menempati posisi 3 besar komoditi impor yang masuk ke Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik.

Dalam kaitannya dengan deregulasi impor besi atau baja dan produk turunannya, Menteri Perindustrian telah menyebutkan bahwa akan menghapus 18 regulasi dalam upaya meningkatkan daya saing industri dalam negeri.

Salah satunya terkait dengan ketentuan importasi besi atau baja dan produk turunannya. Adapun ketentuan yang akan dihapus adalah Surat Rekomendasi atau Pertimbangan Teknis untuk pemegang Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P).

Menanggapi hal tersebut, Chairman Asosiasi Besi dan Baja Nasional/The Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA), Silmy Karim menyampaikan bahwa saat ini pengawasan terhadap produk baja impor yang masuk ke Indonesia masih belum optimal.

"API-P bisa hanya menjadi cara untuk mendapatkan Surat Persetujuan Impor (SPI). Seyogyanya pembebasan pemberlakuan pertimbangan teknis pada API-P dilakukan setelah evaluasi secara komprehensif untuk menutup celah penyalahgunaan API-P," ujar Silmy.