Bank Indonesia Respons Kebijakan Tarif Impor AS, Pastikan Kecukupan Likuiditas Valas

Bank Indonesia (BI) menyatakan komitmennya untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, terutama setelah pengumuman kebijakan tarif impor terbaru yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, pada 2 April 2025.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, mengungkapkan dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (5/4), bahwa BI akan tetap melakukan langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas pasar keuangan, salah satunya melalui optimalisasi instrumen triple intervention. Langkah ini diambil guna memastikan kecukupan likuiditas valuta asing (valas) untuk kebutuhan perbankan dan dunia usaha serta menjaga keyakinan pelaku pasar terhadap perekonomian Indonesia.

"Triple intervention yang dilakukan mencakup intervensi di pasar valuta asing (valas) melalui transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder," kata Ramdan.

Menurutnya, BI terus memantau perkembangan pasar keuangan global dan domestik, terutama setelah pengumuman kebijakan tarif impor oleh AS yang baru, yang mengundang respons dari berbagai negara, termasuk Tiongkok yang mengumumkan tarif balasan pada 4 April 2025.

Dalam beberapa hari setelah pengumuman tarif AS, pasar menunjukkan pergerakan yang dinamis, dengan pasar saham global mengalami pelemahan dan yield US Treasury jatuh ke level terendah sejak Oktober 2024.

Meski demikian, Ramdan menambahkan bahwa kegiatan operasional Bank Indonesia pada pekan ini sempat dihentikan sementara mengingat masa libur nasional dan cuti bersama dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Fitri dan Hari Suci Nyepi. Kegiatan operasional BI akan kembali normal pada 8 April 2025.

Pada 2 April, Presiden Donald Trump mengumumkan kenaikan tarif 10 persen untuk berbagai barang dari sejumlah negara, termasuk Indonesia, dalam upaya untuk mengurangi defisit perdagangan AS dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan domestik.

Dalam kebijakan tersebut, Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena dampak, dengan tarif impor yang naik hingga 32 persen. Selain Indonesia, beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia, Kamboja, Vietnam, dan Thailand, juga mengalami kenaikan tarif yang signifikan.

Trump berpendapat bahwa kebijakan tarif ini bertujuan untuk memperbaiki ketidakseimbangan perdagangan antara AS dan negara-negara lain yang dianggap memiliki praktik perdagangan tidak adil.