Bangun Infrastruktur Prioritas, Menhub Budi Minta Anggaran Rp41 Triliun di 2021
Merdeka.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan anggaran belanja kementerian tahun 2021 sebesar Rp41,346 triliun. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR, Selasa (23/6).
Anggaran ini nantinya akan digunakan untuk membangun infrastruktur prioritas guna mendukung pemulihan ekonomi tahun depan yang terdampak Corona.
"Dengan anggaran ini, kami akan memprioritaskan infrastruktur yang mendukung sektor industri pariwisata dan investasi," ujar Menhub Budi secara virtual kepada anggota DPR.
Adapun, rincian belanja dengan anggaran ini terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp3,978 triliun, belanja barang operasional sebesar Rp2,86 triliun dan belanja barang non operasional sebesar Rp34,5 triliun, termasuk anggaran pendidikan sebesar Rp2,971 triliun.
Menhub Budi melanjutkan, alokasi program dengan pagu indikatif ini terbagi ke dalam 4 kategori, yaitu dukungan manajemen senilai Rp1,082 triliun (sebelumnya Rp1,135 triliun), infrastruktur konektivitas sebesar Rp36,769 (sebelumnya Rp36,2 triliun), riset dan inovasi IPTEK sebesar Rp197,9 triliun serta pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar Rp3,296 triliun (sebelumnya Rp3,717 triliun).
Prioritas Proyek Infrastruktur
Menhub Budi juga menjelaskan beberapa major project infrastruktur yang akan diprioritaskan untuk mendukung ekonomi tahun depan.
Proyek tersebut di antaranya pembangunan jaringan pelabuhan utama terpadu, pembangunan jembatan udara 37 rute di Papua, pembangunan jalan tol Aceh-Lampung (Trans Sumatera), jalan tol Merauke-Sorong (Trans Papua), pembangunan KA Makasar - Pare-Pare, jalan trans 18 pulau tertinggal, terluar dan terdepan hingga pembangunan sistem angkutan massal perkotaan di 6 wilayah perkotaan.
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggaran infrastruktur ini juga akan digunakan untuk membangun infrastruktur di IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaBatas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani diandalkan dalam mengurus keuangan negara, Basuki menjadi tumpuan Jokowi dalam pembangunan infrastruktur.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
okowi ingin agar rencana pembangunan jangka panjang hingga menengah baik di daerah dan pusat berjalan sinkron.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun lalu juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 untuk penanganan jalan-jalan rusak di daerah.
Baca SelengkapnyaBendungan ini merupakan salah satu proyek strategis nasional pemerintah dengan nilai kontrak senilai Rp577,13 miliar.
Baca Selengkapnyakenaikan anggaran perlinsos tahun ini utamanya disumbang lebih besar oleh kenaikan anggaran subsidi energi dan pergerakan nilai tukar Rupiah.
Baca SelengkapnyaCharta Politika menilai kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah tergolong baik
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, bendungan dan Instalasi Pengolahan Air itu memiliki banyak manfaat untuk masyarakat.
Baca Selengkapnya