Follow
Bangun 11 Proyek Infrastruktur, Pemerintah Incar Dana Swasta dan BUMN Rp 19 Triliun
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengincar dana Rp 19,7 triliun dari pihak swasta dan BUMN untuk mendanai 11 proyek infrastruktur yang digalang melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pada 2020.
"Keterlibatan swasta atau BUMN dalam pembangunan infrastruktur didorong melalui KPBU dengan potensi nilai proyek sekitar Rp 19,7 triliun di 2020," ujar dia saat konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2020 di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (16/8).
Dia menuturkan, keterlibatan pihak luar seperti perusahaan swasta atau BUMN saat ini memang dibutuhkan untuk kelanjutan pembangunan infrastruktur. Ini lantaran ketersediaan dana yang ada di dalam APBN begitu terbatas.
-
Kenapa Indonesia menuntut pendanaan negara maju? Oleh karena itu, Legislator asal Bali ini mengatakan Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta ini menjadi momentum bagi Indonesia sebagai paru-paru dunia dan ASEAN untuk menagih komitmen negara maju terhadap pendanaan atasi perubahan iklim.
-
Mengapa Menko Perekonomian mendorong pengembangan infrastruktur? Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia.
-
Mengapa Pertamina penting bagi perekonomian nasional? Hingga akhir Oktober 2023, Pertamina telah berkontribusi hingga Rp255,51 triliun, terdiri dari pajak, dividen, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta signature bonus, sebagai langkah kepatuhan Pertamina dalam pembayaran pajak dan aspek keuangan lainnya.
-
Siapa yang dibantu Pertamina? 'Bantuan ini akan segera kami salurkan kepada Tim Manggala Agni yang saat ini menjadi garda terdepan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan,' ujar Kepala Seksi Wilayah III Sumatera Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan Lahan Wilayah Sumatera, Candra Irfansyah.
-
Kenapa Kementerian BUMN dibentuk? Pada masa Kabinet Pembangunan VI, namanya menjadi Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.
-
Siapa yang berkomitmen untuk pendanaan? Pada 15th Conference of Parties (COP15) of the UNFCCC di Denmark tahun 2009, Putu mengungkap bahwa negara maju berkomitmen tujuan kolektif memobilisasi 100 miliar dolar per tahun mulai 2020 untuk aksi iklim bagi negara berkembang, yaitu aksi mitigasi terhadap perubahan iklim dan transparansi pelaksanaan.
Rincian, anggaran senilai Rp 19,7 triliun akan dipakai untuk mendanai 11 proyek infrastruktur yang dibawahi oleh 3 kementerian, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Adapun 11 proyek tersebut meliputi pengerjaan jalan seperti jalan non-tol di Sumatera Selatan sebesar Rp 900 miliar dan jalan non-tol di Riau sebesar Rp 1,1 triliun. Selain itu juga ada unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor di Sumatera dan Jawa sebesar Rp 300 miliar.
Kemudian, proving ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi sebesar Rp 1,6 triliun, Kereta Api Makassar-Parepare senilai Rp 1 triliun, serta pengoperasian Pelabuhan Anggrek Gorontalo sebanyak Rp 300 miliar.
Selanjutnya, proyek pengoperasian Pelabuhan Bau-Bau sebesar Rp 200 miliar, serta pembiayaan Palapa Ring Barat sebesar Rp 1,2 triliun, Palapa Ring Tengah sebesar Rp 1 triliun, Palapa Ring Timur sebesar Rp 5,4 triliun, dan Satelit Multifungsi sebesar Rp 6,6 triliun.
Sri Mulyani menyebutkan, biaya dari masing-masing proyek tersebut merupakan nilai Capital Expenditure (Capex) atau belanja modal. "Nilai tersebut merupakan nilai Capex atau estimasi nilai proyek," tukasnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com (mdk/idr)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Airlangga menjelaskan nantinya proyek ini akan segera dijalankan pada pemerintahan baru presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
HPT merupakan skema pengelolaan untuk mengoptimalisasi aset infrastruktur barang milik negara (BMN), dan/atau aset BUMN.
Baca Selengkapnya
Untuk Badan Bank Tanah dimohonkan Rp1 triliun ini akan digunakan untuk pemenuhan modal bank tanah sesuai dengan amanat pasal 43 ayat 1 PP 64 tahun 2021.
Baca Selengkapnya
Dari Total anggaran yang dibutuhkan, APBN hanya akan membiayai 20 persen saja.
Baca Selengkapnya
Lembaga ini nantinya akan berada langsung di bawah komando Presiden.
Baca Selengkapnya
Hal itu dikatakan Anies saat menjadi pembicara di depan para pengusaha.
Baca Selengkapnya
Banyaknya perusahaan BUMN di bidang kontruksi terlilit utang mendorong bank melakukan mitigasi risiko dengan menghentikan kredit ke BUMN Karya.
Baca Selengkapnya
Dinamika minat investasi pada IKN meningkat, apalagi pemerintah menjamin risiko demand pada tahap awal.
Baca Selengkapnya
Erick pun meminta usulan PMN Rp13,6 triliun ini ikut dibahas oleh Komisi VI DPR RI.
Baca Selengkapnya
Program ini dinilai sangat membantu daerah yang terbatas anggarannya untuk membangun jalan.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani mengatakan, Kementerian Keuangan telah menerima usulan anggaran Rp14,64 triliun untuk perbaikan jalan rusak.
Baca Selengkapnya
Hingga saat ini, investasi yang sudah masuk dalam pembangunan IKN Nusantara mencapai Rp47,5 triliun.
Baca Selengkapnya