Aturan Baru, Kewajiban DMO Produsen CPO Naik Jadi 30 Persen Mulai Besok

Merdeka.com - Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi mengeluarkan aturan baru yaitu mewajibkan produsen minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk memenuhi stok dalam negeri (domestic market obligation/DMO) sebesar 30 persen. Kebijakan ini diambil untuk menindaklanjuti kelangkaan stok minyak goreng di pasaran.

Porsi kewajiban DMO naik dari aturan sebelumnya sebesar 20 persen. Adapun regulasi baru ini akan segera diterapkan per Kamis (10/3) besok.

"Jadi untuk memastikan adanya stok (minyak goreng) dalam negeri, kita akan naikan DMO dari 20 persen hari ini menjadi 30 persen yang akan diatur berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri," ujar Mendag Lutfi, Rabu (9/3).

"Kemendag akan kendalikan bahan baku minyak goreng melalui kebijakan DMO dan DPO (domestic price obligation), sehingga bahan baku minyak goreng akan selalu terjamin ketersediaannya," dia menambahkan.

Sementara untuk Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng, masih akan tetap mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 Tahun 2022.

Dalam aturan ini, produk dan harga minyak goreng dibagi menjadi tiga kategori. Antara lain, HET minyak goreng curah Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp14.000 per liter.

"Kebijakan ini diharapkan akan dapat terus menjaga stabilitas harga minyak goreng yang tetap terjangkau oleh masyarakat luas," kata Mendag Lutfi.

Stok Minyak Goreng Melimpah

Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi mengklaim distribusi produk minyak goreng di pasaran kini sangat banyak. Sangking melimpahnya, dia mengibaratkan stok minyak goreng kini becek.

"Dari jumlahnya semestinya di lapangan bukan basah lagi, tapi becek," ujar Mendag Lutfi dalam sesi teleconference, Rabu (9/3).

Kendati begitu, dia tak mau berandai-andai kapan kelangkaan minyak goreng bisa teratasi. Namun, dia sudah memiliki dugaan kenapa stok minyak goreng kini sangat langka.

"Kita tidak mau beranda andai. Tapi dilihat dari angka, saya sudah katakan bahwa ini ada terjadi kemacetan di jalur distribusi, atau ada tindakan melawan hukum, menjual ini secara ilegal," ungkap dia.

Menindaki hal tersebut, Kementerian Perdagangan sudah berkoordinasi dengan tim mabes Polri untuk melakukan penyelidikan.

"Kita sudah tahu dimana tangki, jalur distribusi, alamatnya, akan kami berikan ke mabes polri untuk dicek agar distribusi berjalan baik," kata Mendag Lutfi.

Menurut data yang dipegangnya, Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penyaluran minyak goreng terbesar, yakni 73,6 juta liter. Diikuti Jawa Timur sekitar 71,4 juta liter, DKI Jakarta 57,8 juta liter, Sumatera Utara 49,9 juta liter, dan Jawa Tengah 42,9 juta liter.

Secara kabupaten/kota, Jakarta Utara jadi yang terbesar dengan stok 33,4 juta liter. Disusul Kota Bekasi 30 juta liter, Medan 20 juta liter, Surabaya 19 juta liter, dan Jakarta Barat 14,9 juta liter "Memang persediaannya melimpah," tegas Mendag Lutfi.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com