Asosiasi Soal Pembukaan Mal di Jakarta: Saya Bingung Gubernur Belum Kasih Izin

Merdeka.com - Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Stefanus Ridwan menyatakan, jadwal pembukaan operasional mal di ibukota masih belum pasti. Sebab, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih enggan mengizinkan beroperasinya mal di tengah pandemi Covid-19.

"Pemberitaan mal yang dibuka pada 5 Juni 2020 masih belum pasti. Saya juga bingung, kok masih belum ada izin Gubernur," ujarnya saat dihubungi Merdeka.com, Kamis (28/5).

Menurutnya, APPBI akan kooperatif mengikuti kebijakan Anies yang masih belum mengizinkan mal beroperasi saat aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masih berlaku. Selain itu, pihaknya juga tak ingin menyalahi prosedur yang telah ditetapkan orang nomor satu di ibukota tersebut.

"Gimana dong, kalau gubernur enggak ngasih izin. Mal kan tidak mungkin maksa buka," jelasnya.

Meski begitu, Stefanus mengaku mayoritas pebisnis di pusat perbelanjaan Jakarta telah siap menerapkan aturan new normal. Bahkan, pihaknya terus mempelajari berbagai referensi dari pusat perbelanjaan di mancanegara terkait mekanisme new normal di tengah pandemi ini.

"Mall sudah siap siap untuk new normal. Tinggal nunggu izin gubernur atau konfirmasi (pembukaan)," tandasnya.

Respon Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan Pemprov DKI Jakarta belum menentukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akan diperpanjang atau tidak. Sebab PSBB fase tiga akan berakhir pada 4 Juni 2020. Dia menyatakan belum mengeluarkan peraturan jadwal pengoperasian pusat perbelanjaan atau mal di Jakarta.

"Jadi kalau saat ini ada yang mengatakan mal akan buka tanggal 5 Juni itu imajinasi, itu fiksi. Karena belum ada aturan mana pun yang mengatakan PSBB diakhiri," kata Anies usai peninjauan di Km 47 Tol Jakarta-Cikampek, Selasa (26/5).

Dia menyatakan saat ini sejumlah ahli tengah mengumpulkan data yang ada. Hasil tersebut akan menjadi landasan perpanjangan atau berakhirnya PSBB Jakarta.

"Jadi yang menentukan PSBB ini diperpanjang atau tidak itu sebenarnya bukan pemerintah bukan parah ahli yang menentukan adalah perilaku seluruh masyarakat di wilayah PSBB," ucapnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyatakan apapun hasilnya akan disampaikan kepada masyarakat. Bila masyarakat tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan, akan ada kemungkinan PSBB Jakarta dapat diperpanjang.