Asosiasi Siap Berdialog dengan Kemenkes Cari Solusi soal Pelarangan Rokok Elektrik

Minggu, 24 November 2019 10:30 Reporter : Merdeka
Asosiasi Siap Berdialog dengan Kemenkes Cari Solusi soal Pelarangan Rokok Elektrik Ilustrasi rokok elektrik. ©Shutterstock/ppi09

Merdeka.com - Ketua Asosiasi Vapers Indonesia (AVI), Johan Sumantri menyatakan siap bekerja sama dan mengapresiasi sikap Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang mengedepankan pentingnya kajian ilmiah terkait rokok elektrik atau vape.

"Kami sepakat dengan pernyataan Bapak Menkes bahwa kajian ilmiah terhadap rokok elektrik masih minim di Indonesia. Karena itu, kami mengajukan diri untuk terlibat. Jika Kemenkes melakukan kajian ilmiah, kami siap untuk membantu mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk riset. Kami juga sudah mengirimkan surat untuk berdialog bersama Bapak Menkes dan masih menunggu respons dari pihak beliau," kata Johan di Jakarta, Minggu (24/11).

Johan menjelaskan asosiasi di industri rokok elektrik sudah lama mendorong para pemangku kepentingan untuk melakukan kajian ilmiah yang komprehensif. Namun, asosiasi tidak mendapatkan respons.

"Sekarang muncul wacana larangan total rokok elektrik, tapi tanpa adanya kajian ilmiah yang akurat dan melibatkan industri rokok elektrik. Kami memohon untuk selalu dilibatkan dalam hal apapun yang terkait dengan industri ini," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan mengatakan dirinya enggan menjustifikasi bahwa rokok elektrik berbahaya bagi kesehatan dan harus dilarang. Dampak kesehatan dari pemakaian rokok elektrik sejauh ini belum diketahui. Sebab, belum ada kajian ilmiah komprehensif yang dilakukan.

Johan sependapat dengan Menteri Kesehatan bahwa dalam melakukan penilaian terhadap rokok elektrik harus berlandaskan kajian ilmiah. Jika tidak, keputusan yang dibuat berpotensi merugikan konsumen rokok elektrik.

"Kami berharap Kemenkes bisa mengambil contoh dari Inggris dan Selandia Baru. Mereka tetap mendukung rokok elektrik karena berdasarkan kajian ilmiah produk tersebut memiliki risiko kesehatan yang lebih rendah daripada rokok," ucapnya.

1 dari 2 halaman

Baru di Inggris Rokok Elektrik Buka Toko di Kawasan Rumah Sakit

Inggris, kata Johan, tetap mendukung rokok elektrik dan produk tembakau yang dipanaskan karena dinilai memiliki risiko kesehatan yang lebih rendah daripada rokok, yang pada akhirnya dapat menurunkan jumlah perokok di sana. Dukungan tersebut berlandaskan hasil kajian ilmiah yang diperkuat dengan regulasi khusus.

"Baru di Inggris, perusahaan rokok elektrik diperbolehkan membuka tokonya di dua kawasan rumah sakit. Ini membuktikan bahwa Inggris sudah melihat hasil yang diberikan," tegasnya.

Kedua rumah sakit tersebut adalah, Rumah Sakit Umum Sandwell di West Bromwich dan Rumah Sakit di Kota Birmingham, yang berada di bawah naungan National Health Service (NHS) di Midlands. Keduanya membuka toko rokok elektrik yang dijalankan oleh Ecigwizard.

Adapun Selandia Baru mewujudkan program New Zealand SmokeFree 2025. Johan mengatakan pada Agustus lalu, Departemen Kesehatan Selandia Baru mengampanyekan kepada publik bahwa rokok elektrik adalah produk tembakau yang lebih rendah risiko daripada rokok.

"Meski banyaknya pelarangan yang dilakukan sejumlah negara, kami berharap Kemenkes tidak menutup mata dengan apa yang sudah terjadi di Inggris dan Selandia Baru. Kami, sebagai konsumen, ingin Kemenkes membuat keputusan tepat yang berdasarkan kajian ilmiah yang komprehensif," katanya.

2 dari 2 halaman

BPOM Sebut Rokok Elektrik Tak Punya Izin

Sebelumnya, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menegaskan bahwa rokok elektrik tidak memiliki izin edar dari BPOM RI. Mereka juga meminta pemerintah segera mengambil sikap yang jelas terkait peredaran produk rokok alternatif ini.

"Rokok elektrik sudah jelas bahwa Badan POM tidak memberikan izin," kata Kepala BPOM Penny K. Lukito ditemui di Jakarta beberapa waktu lalu, ditulis Kamis (19/9).

Terkait hal itu, BPOM telah melakukan focus group discussion dan kajian terkait bahaya dan kandungan dalam rokok elektrik. Mereka juga telah memberikan hasil dari kajian berupa policy paper tersebut, kepada kementerian yang dirasa lebih berhak membuat kebijakan dan regulasi.

"Untuk yang menerapkan apakah dilarang atau tidak, itu bukan dari Badan POM," kata Penny usai Forum Merdeka Barat 9 di gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Sumber: Liputan6.com

[idr]
Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini