Apindo sebut industri migas perlu kebijakan baru

Merdeka.com - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sammy Hamzah mengatakan saat ini industri disektor minyak dan gas (migas) perlu adanya terobosan baru terkait regulasi dan perizinan. Sebab, berbagai kebijakan yang ada saat ini dinilai belum menjawab segala kebutuhan dari industri.

"Namun kita juga bersyukur harga minyak merangkak naik, namun banyak perusahaan besar sudah memikirkan mereview kembali, ini dipengaruhi beberapa kebijakan yang sebenarnya disambut baik industri, namun belum menjawab industri. jadi peraturan yang sudah memfasilitasi permasalahan, tapi dari segi keekonomian belum memenuhi harapan industri," ujar Sammy dalam diskusi Energi Kita yang digagas merdeka.com, RRI, Sewatama, IJTI, IKN dan IJO di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (12/2).

Selain iu, terobosan pemerintah terkait bagi hasil minyak dan gas bumi (migas) berbasis skema gross split masih belum terasa. Menurutnya skema gross split yang diharapkan membuat iklim investasi migas di Indonesia untuk menarik investor karena proses birokrasi dan mempercepat investasi sampai saat ini belum dirasakan pengusaha.

"Belum. Gross split sesuatu yang diharapkan industri, tujuannya untuk memfasilitasi bahwa mereka lebih fleksibel dan efisien. tapi kenyataannya yang diberikan pemerintah masih setengah hati. secara keekonomian belum memenuhi harapan," jelasnya.

Sammy juga menilai, skema gross split ini hanya cocok untuk beberapa jenis kontrak seperti kontrak produksi, namun menurutnya tidak untuk kontrak eksplorasi. "Tapi kalau kontrak eksplorasi dengan yang dikeluarkan pemerintah itu tidak menarik. Wamen ESDM mengatakan kalau ini belum pas kita akan review kembali, mudah-mudahan itu terjadi," pungkasnya.