Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pemerintahannya kali ini mengenalkan nomenklatur baru, salah satunya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman berubah menjadi Kemenko Kemaritiman dan Investasi. Posisi ini diberikan kepada Luhut Panjaitan.

Saat ditanya mengenai nomenklatur ini, Luhut tidak banyak bicara. "Biar pak presiden yang umumkan. Saya hanya beritahu sebatas yang saya dibrief presiden," kata Luhut di Istana Negara, kemarin malam.

Pengamat Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, Presiden Jokowi harus memberikan klarifikasi terkait nomenklatur ini. Dikhawatirkan, hal ini akan membuat investor bingung.

"Semua investasi langsung kan harus masuk ke BKPM namanya juga badan koordinasi penanaman modal. Meskipun investasi di bidang maritim tetap di bawah komando BKPM. Ini yang harus diklarifikasi Pak Jokowi," kata Bhima saat dihubungi Merdeka.com, Rabu (23/10).

Dia menjelaskan, maritim dan investasi adalah dua bidang yang berbeda. Menurutnya, investasi idealnya berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Ini cukup membingungkan, idealnya investasi ada dibawah kemenko perekonomian bukan di bawah kemenko maritim. Masalah koordinasi investasi kan berkaitan dengan isu perdagangan, keuangan dan BUMN. Jadi agak tidak nyambung ya menurut saya," imbuhnya.