Anggota Komisi VI tuding Menteri Jonan tak adil masalah harga gas ConocoPhillips
Merdeka.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Inas Nasrullah mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan untuk segera membatalkan keputusan terkait penaikan harga jual gas ConocoPhillips Indonesia (COPI) dari lapangan Grissik, Blok Corridor. Desakan pembatalan sendiri diutarakan karena penaikan harga gas COPI akan berdampak negatif pada kinerja keuangan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) selaku pembeli gas.
Potensi kerugian yang akan dialami PGN ditaksir mencapai Rp 120 miliar per tahun, atau berkisar Rp 240 miliar hingga kontrak jual beli gas dua perusahaan tadi berakhir pada 2019.
"Kalau makin lama dibiarkan, BUMN kita akan babak belur. Jujur saya tidak mengerti alasan Jonan soal harga gas ini (COPI)," ujar Inas kepada wartawan di Jakarta, Selasa (22/8).
Usai menemui petinggi COPI di Amerika Serikat beberapa waktu lalu, Menteri Jonan merilis surat keputusan bernomor 5882/12/MEM.M/2017. Dalam surat keputusan yang diteken 31 Juli 2017 itu, COPI diperbolehkan untuk menaikan harga jual gas dengan volume 27,27–50 billion british thermal unit per day (BBTUD) dari USD 2,6 per million metric british thermal unit (MMBTU) menjadi USD 3,5 per MMBTU.
Selaku pembeli gas, PGN tidak diperkenankan menaikan harga jual gasnya ke PT PLN (Persero), pengembang listrik swasta atau independent power producer (IPP) hingga pelanggan rumah tangga yang berdomisili di wilayah Batam, Kepulauan Riau. Berdasar keputusan tersebut, Inas menegaskan kebijakan Menteri Jonan dinilai tidak adil dan cenderung merugikan perusahaan negara.
"Kalau dia bicara adil, adilnya di mana? Yang ada malah alasan tersebut seakan dibuat-buat atau mengada-ada. Sudah lah, buka saja (alasannya) dan kenapa harus bertemu COPI sebelum teken," imbuh Inas.
Diberitakan sebelumnya, saat ditemui di komplek Istana Kepresidenan, Menteri Jonan menjelaskan bahwa penaikan harga jual gas COPI telah didasarkan pada unsur keadilan (fairness) dengan hitungan yang matang. Bahkan, dalam kalkulasi negara berpotensi akan mendapatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari keputusannya.
Meski begitu, Menteri Jonan mengakui bahwa kenaikan harga jual gas COPI akan merugikan PGN selaku BUMN pembeli gas ConocoPhillips.
"Oh begini, harus gas itu ya prinsipnya begini. Ini harus ada pembagian yang fair antara operator di hulu dengan operator di midstream. Nah kalau misalnya harga gas di hulu itu kita tingkatkan, itu penerimaan negara naik. Naik sebesar yang ditingkatkan itu. Jadi ini bukan, oh ngurangi ini (PGN) dikasihkan ke ConocoPhillips, bukan," kata Menteri Jonan.
Sebagai informasi, lapangan Grissik adalah salah wilayah kerja migas yang berada di blok Corridor, Sumatera Selatan. Mengutip catatan Kementerian ESDM, Blok ini telah dikelola ConocoPhillips sejak 1983 dan akan berakhir 19 Desember 2023 mendatang. Adapun di sepanjang semester I 2017 lalu produksi gas blok Corridor sudah mencapai 980 juta kaki kubik per hari (MMSCFD).
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Selain pemerataan, PGN juga menjaga keamanan jaringan gas untuk menghindari insiden yang tidak diinginkan.
Baca SelengkapnyaInsentif harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk 7 sektor industri membuat penerimaan negara turut berkurang hingga Rp15,6 triliun.
Baca SelengkapnyaPertama, ada faktor dari sisi hulu di mana rencana-rencana produksi mengalami kendala operasional.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah ditetapkan menjadi pemasok energi tetap oleh Badan Otorita IKN Nusantara.
Baca Selengkapnya"Jadi nanti begitu dilantik, langsung kita kerja, kerja, kerja dan mengeksekusi," ujar Gibran
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, semua tahapan pascapilpes 2024 sudah selesai. Termasuk putusan MK yang harus dihormati.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaKerja sama akan bernilai penting bagi PGN untuk menjaga ketahanan pasokan gas bumi di berbagai sektor pelanggan.
Baca SelengkapnyaSaat melakukan peninjauan, Jokowi menyebut harga-harga komoditas normal.
Baca Selengkapnya