Anggota Kadin ikut Tax Amnesty, uang tebusan sentuh Rp 65,9 T
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut saat ini uang tebusan dari program pengampunan pajak atau Tax Amnesty mencapai Rp 65,9 triliun. Pencapaian tersebut seiring bertambahnya pengusaha Indonesia yang mendaftar amnesti pajak.
"Dari jajaran Kadin yang melaksanakan haknya mengikuti tax amnesty, saya sampaikan Surat Penyertaan Harta (SPH) dan tebusan maka hari ini uang masuk di kas negara Rp 65,9 triliun," ujarnya di Gedung Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta, Selasa (27/9).
Menteri Sri Mulyani mengatakan, pada dasarnya Tax Amnesty merupakan hak. Sehingga diharapkan, masyarakat mau mengikuti program amnesti pajak ini.
Dengan begitu, para pengusaha dan masyarakat dapat berkontribusi membangun perekonomian Indonesia. "Kolaborasi untuk kepatuhan pajak yang saya yakin akan sangat berguna untuk seluruh rakyat Indonesia dan pembangunan Indonesia lebih maju dan baik," imbuh dia.
Ke depan, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini berjanji akan menggunakan kepercayaan yang telah diberikan masyarakat Indonesia untuk pembangunan ekonomi di Tanah Air. "Berharap akan memperbaiki hubungan sinergi pengusaha dan pemerintah," tutupnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Usai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah menargetkan defisit APBN 2025 maksimal di angka 2,8 persen.
Baca SelengkapnyaPenambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaDemi Bantu Kesusahan Warga Soal Ekonomi, Pelda TNI Indro Rela Pinjamkan Uang Tanpa Bunga.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Proyeksi pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen itu didorong oleh penyelenggaraan pemilu secara serentak 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah menyiapkan anggaran Rp20 miliar untuk industri makanan dan minuman (mamin) di tahun 2024.
Baca SelengkapnyaMenkeu Sri Mulyani dan sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju disebut-sebut akan mundur
Baca SelengkapnyaBesaran dana santunan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No.15 Tahun 2017.
Baca Selengkapnya45 Hari jelang pemungutan suara, Ganjar yakin 21 Program Andalan jadi senjata.
Baca SelengkapnyaAnggaran Perlinsos tidak hanya dikelola oleh Kementerian Sosial.
Baca Selengkapnya