Anggota DPR: Perusahaan BUMN 'Berdarah-darah' Jalankan Penugasan Pemerintah
Merdeka.com - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar, Nusron Wahid menilai perusahaan BUMN lebih senang menjalankan aksi korporasi yang murni secara bisnis ketimbang melakoni penugasan dari pemerintah.
Meski telah mendapatkan penyertaan modal negara (PMN), BUMN seolah dipaksa untuk 'berdarah-darah' dalam menjalankan tugasnya.
"Karena ini dipaksa untuk melaksanakan investasi, maka mau tidak mau mereka 'berdarah-darah', bukunya jadi 'merah', banyak mereka yang 'berpuasa'. Sebenarnya dari sisi pekerjaan untung, tapi akibat investasi jadi rugi," ujar Nusron dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN secara daring, Kamis (8/7).
Nusron mengatakan, dirinya mendukung penyertaan modal yang diberikan kepada BUMN berupa PMN untuk menggarap pembangunan strategis
Namun, jika BUMN diberi kesempatan untuk memilih, menurutnya, mereka akan lebih setuju dan senang pendekatan bisnis murni.
Dirinya berpendapat, penugasan pemerintah seharusnya tidak dibebankan kepada BUMN, melainkan kepada kementerian teknis.
BUMN tidak perlu sampai menjadi investor, namun dapat cukup menjadi kontraktor dalam setiap penugasan pemerintah. Skema ini juga dinilai akan membuat kinerja keuangan BUMN lebih sehat.
"Ini seharusnya lebih masuk dan lebih simpel seandainya proyek ini dilakukan dalam bentuk pendekatan proyek pemerintah seperti dilakukan Kementerian PUPR atau kementerian lain, murni tidak menjadi investment tapi murni menjadi kontraktor atau hanya jasa dalam hal itu. Itu lebih menguntungkan," papar Nusron.
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaDalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Perjalanan hidup Kautsar tidak berjalan mulus. Sebagai anak ketujuh dari tujuh bersaudara, dia menyaksikan perjuangan orangtua-nya.
Baca Selengkapnya2 Perusahaan BUMN tersebut sedang menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung.
Baca SelengkapnyaBPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.
Baca SelengkapnyaBTN berharap pemerintah dengan cepat mengambil keputusan terkait hal tersebut.
Baca SelengkapnyaIbu Jubaedah bercerita bahan dasar yang digunakan kerupuk ini adalah kencur.
Baca SelengkapnyaUsulan Penyertaan Modal Negara ini untuk menjamin keberlanjutan program yang digarap perusahaan BUMN.
Baca Selengkapnya