Anggota DPR: Perlu Pendekatan Ekonomi dan Keamanan Tuntaskan Masalah Papua
Merdeka.com - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menilai sinergitas pendekatan ekonomi dan keamanan sangat penting guna menuntaskan persoalan di Papua dan Papua Barat.
"Saya meyakini pendekatan ekonomi dan keamanan bisa menjadi lokomotif meredam kericuhan yang terjadi di bumi Papua," kata Said Abdullah seperti dikutip dari Antara.
Menurut dia, pendekatan komprehensif sangat dibutuhkan guna selesaikan persoalan di Papua dan Papua Barat. Penuntasan permasalahan di tanah Papua harus ditempuh agar agenda pembangunan yang sudah dirancang pemerintah berjalan normal.
"Ada dua model pendekatan prioritas yang harus dilakukan, yakni dari aspek ekonomi dan keamanan. Kedua aspek ini seperti dua sisi mata uang yang saling bergantungan," ujarnya.
Said berpendapat bahwa sektor ekonomi tidak akan berjalan tanpa jaminan keamanan. Artinya, pembangunan ekonomi membutuhkan stabilitas keamanan. Kekuatan pertahanan membutuhkan kemampuan ekonomi yang mendukung melalui alokasi anggaran. Namun, pendekatan keamanan ini mengedepankan pola soft power yang lebih persuasif, seperti negosiasi dan dialog.
"Hal ini harus di pasang sebagai ujung tombak untuk menyelesaikan konflik. Karena pendekatan hard power terbukti tidak efektif terhadap konflik di bumi Papua," katanya.
Menurut dia, penanganan kericuhan Papua dan Papua Barat tidak boleh sporadis. Namun, perlu terapi khusus seperti bangun dialog dan rekonsiliasi, libatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan tokoh adat Papua untuk memetakan jalan penuntasan konflik di Papua.
Said yang merupakan Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian itu mengatakan bahwa stabilitas keamanan berpengaruh sangat besar pada kehidupan masyarakat. Bukan hanya pada aspek sosial, melainkan juga memengaruhi bidang ekonomi. "Jika daerah itu tidak aman, bisa berimbas pada perkembangan ekonomi di daerah tersebut. Situasi ini akan memengaruhi minat para investor dalam berinvestasi yang muaranya mengganggu ekonomi nasional," ujarnya.
Untuk itu, pemerintah harus merumuskan platform penyelesaian persoalan di Papua dan Papua Barat bersifat jangka panjang karena wilayah itu menjadi barometer paling kritis atas adanya ancaman disintegrasi bangsa.
Menurut dia, yang dibutuhkan sekarang ini adalah solusi yang bersifat jangka panjang dan lebih komprehensif. Kalau tidak, dikhawatirkan eskalasi kericuhan akan berlangsung ke arah kebuntuan politik yang akan mengancam persatuan bangsa. "Pemerintah pusat harus memberikan porsi khusus secara nasional dalam kegiatan pembangunan Papua sehingga bisa memperkecil gap ekonomi rakyat di sana," katanya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menggelar konsolidasi bersama kader dan Caleg di Nabire Papua.
Baca SelengkapnyaCerita Prabowo Subianto saat masih menjadi Danjen Kopassus dan memimpin operasi penting di Papua.
Baca SelengkapnyaSeperti diketahui, teror KKB tak pernah berhenti. Tak hanya menyasar personel Polri dan prajurit TNI yang bertugas. Mereka juga melukai warga sipil.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menjadikan Sinak sebagai pusat distribusi dan pergudangan diharapkan bisa menekan ongkos distribusi.
Baca SelengkapnyaKPU mengakui, sejumlah provinsi di Papua belum terjadwal untuk diplenokan dalam rapat rekapitulasi hasil Pemilu 2024 tingkat nasional.
Baca SelengkapnyaPolda Papua juga akan menambah personel Brimob di sejumlah daerah guna memperkuat pengamanan, khususnya pada lima daerah yang menjadi fokus utama.
Baca SelengkapnyaOperasional dan ekosistem kelembagaan koperasi sudah lama tidak dibenahi, meskipun koperasi dianggap sebagai pilar perekonomian nasional.
Baca SelengkapnyaDi pedalaman Papua, ada pemandangan alamnya yang menakjubkan.
Baca SelengkapnyaPPP masih fokus terhadap gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di MK.
Baca Selengkapnya