Anggaran Kementerian BUMN di 2023 Naik Jadi Rp260,4 Miliar
Merdeka.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat pagu anggaran sebesar Rp 260,4 miliar di 2023, naik 31 persen dari pagu anggaran 2022 sebesar Rp 198,4 miliar. Dana ini, nantinya akan digunakan untuk memperbaiki manajemen perusahaan pelat merah, di mana jadi bagian transformasi BUMN.
"Alhamdulillah karena dukungan dari Komisi VI, kita pagu anggaran di tahun 2023 naik kurang lebih 31 persen menjadi Rp 260 miliar," kata Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (5/12).
Rinciannya, dana tersebut akan digunakan untuk dukungan manajemen sebesar Rp 180,7 miliar. Terdiri dari kegiatan unit kerja Rp45,5 miliar, operasional kantor Rp 54,7 miliar, gaji dan tunjangan senilai Rp 80,4 miliar.
"Program satu lagi ialah program pengembangan dan pengawasan BUMN senilai Rp79,7 miliar," sambung Erick.
Pada kesempatan ini, realisasi anggaran 2022 telah mencapai Rp 168 miliar per November 2022. Jumlah ini setara sekitar 85 persen dari anggaran yang dialokasikan. Melihat kinerja ini, Erick optimistis di akhir tahun realisasi pagu anggaran bisa mencapai 90 persen lebih dari keseluruhan nilai pagu.
"Bahwa pagu anggaran 2022 itu Rp198 miliar, penyerapan sampai saat ini, kemarin di bulan November Rp168 miliar, jadi kurang lebih 85 persen dan Insya Allah ini bisa terserap sesuai dengan target yang selalu ada di BUMN yaitu 90 persen lebih," tuturnya.
Reporter: Arief Rahman H.
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca Selengkapnyakenaikan anggaran perlinsos tahun ini utamanya disumbang lebih besar oleh kenaikan anggaran subsidi energi dan pergerakan nilai tukar Rupiah.
Baca SelengkapnyaPemerintah melalui Badan Pangan Nasional kembali menugaskan Bulog untuk melanjutkan penyaluran bantuan pangan beras tahun 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp20 miliar untuk industri makanan dan minuman (mamin) di tahun 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaKhusus industri minuman, Kemenperin menargetkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bahan baku menjadi 25 persen.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca Selengkapnya2 Perusahaan BUMN tersebut sedang menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung.
Baca SelengkapnyaDalam Rekrutmen Bersama BUMN 2024 terdapat 100 lebih perusahaan BUMN yang ikut berpartisipasi.
Baca Selengkapnya