Merdeka.com - Resesi ekonomi menjadi ancaman nyata bagi semua negara dalam menghadapi pandemi corona atau covid-19. Bahkan, Singapura telah lebih dulu masuk dalam jurang resesi. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi negara tersebut yang menyentuh minus -41,2 persen di kuartal II-2020.

Survei yang dilakukan Reuters menyatakan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara diperkirakan merosot 37,4 persen dari kuartal ke kuartal. Sehingga bukan tidak mungkin Indonesia juga akan masuk ke dalam jurang resesi yang sama.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa Indonesia bersiap mengalami resesi jika pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III-2020 tetap negatif. Resesi itu definisinya secara umum adalah pertumbuhan ekonomi yang negatif selama 2 triwulan atau 2 kuartal berturut-turut.

Oleh karena itu, Indonesia bersiap mengalami resesi jika pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III-2020 tetap tumbuh negatif, melanjutkan pertumbuhan negatif atau minus -3,8 persen yang diperkirakan akan terjadi di kuartal II 2020.

Secara skenario, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah sebenarnya memproyeksikan ekonomi Indonesia dapat tumbuh positif pada kuartal III. Namun pada saat yang sama, dia juga memperkirakan kemungkinan terburuk perekonomian negara anjlok hingga (minus) -1,6 persen pada periode tersebut.

"Kami berharap kuartal III dan kuartal IV 2020 ekonomi tumbuh 1,4 persen. Atau kalau dalam negatif bisa minus 1,6 persen. Itu technically bisa resesi kalau kuartal III negatif," ungkap Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

Resesi Sama dengan Krisis Ekonomi?

Ekonom sekaligus Direktur Riset Core Indonesia, Piter Abdullah menyebut bahwa resesi sebenarnya tidak terlalu berbahaya. Sebab, banyak negara yang mengalami resesi, apalagi di tengah wabah covid-19. Menurutnya, resesi merupakan siklus bisnis dan sesuatu yang wajar terjadi, dan yang berbahaya itu bukan resesi tapi krisis dan depresi ekonomi.

Apabila suatu negara mengalami krisis sampai terdepresi maka itu yang terjadi bukan sekedar siklus bisnis atau resesi, melainkan kondisinya sudah lebih buruk dari itu.

"Kalau resesi itukan perlambatan ekonominya menurun tapi masih sehat, krisis itu menurun sangat dalam dan sudah tidak sehat, sudah sakit. Nah, dunia usahanya sudah collapse sudah terjadi krisis," ujarnya.

Piter merujuk pada krisis yang terjadi tahun 1998, pada saat itu pertumbuhan ekonomi sudah sangat dalam, dan perusahaannya banyak yang bangkrut. Karena perusahaannya bangkrut maka merambat ke sektor keuangan, non-performing loan (NPL)-nya naik sehingga perbankannya ikut bangkrut.

"Nah itu yang kita alami di tahun 1997 dan 1998 itu yang lebih berbahaya," katanya.

Dalam pandangan dia, Indonesia tidak apa-apa kita mengalami resesi, karena dunia usaha masih bisa bertahan, dan NPL dari dunia usaha terhadap sektor perbankan juga masih sehat, yakni di bawah 5 persen.itu.

PHK Besar-besaran

Pakar ekonomi Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Suryanto mengingatkan pemerintah akan bahaya resesi ekonomi. Salah satu kemungkinan dampaknya yaitu berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran.

"Ancaman resesi ekonomi Indonesia dan resesi ekonomi global adalah nyata. Kalau ekonomi global mengalami resesi, maka pasar ekspor akan mengalami gangguan. Dan giliran berikutnya adalah kebangkrutan dunia usaha serta diikuti oleh PHK besar-besaran," ujar Suryanto, Senin (20/7).

Kemudian, indikator penurunan investasi masuk ke Indonesia juga dikhawatirkan akan menyebabkan jumlah uang beredar di Indonesia berkurang.

Belum adanya titik terang kapan pandemi Covid-19 akan berakhir, menurutnya, menjadi tantangan berat bagi perekonomian Indonesia di kuartal II tahun ini. Dia mengkhawatirkan hal tersebut membuat perekonomian Indonesia tidak bisa leluasa bergerak.

"Untuk mengantisipasi ancaman tersebut, sangat diperlukan usaha pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional bagi masyarakat," katanya.

Kegiatan produksi akan terganggu menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat. Jika pendapatan menurun akan menyebabkan perekonomian menjadi lesu.

"Indonesia harus memperkuat sektor-sektor primer terutama sektor pertanian untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Dengan kekuatan ekonomi lokal maka masyarakat tidak terlalu bergantung pada ekonomi global," lanjut Suryanto.

Angka Kemiskinan Bertambah

Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, jika pertumbuhan ekonomi satu negara mengalami kontraksi dalam dua kuartal berturut-turut maka dipastikan memasuki jurang resesi ekonomi yang akan menimbulkan semakin bertambahnya gelombang PHK dan pengangguran dan serta daya beli masyarakat semakin menurun.

"Tidak hanya itu, kemiskinan semakin bertambah karena banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian dan pelaku UMKM akan bertumbangan. Dampak resesi ekonomi akan menjadi beban sosial yang harus diwaspadai dan perlu penanganan ekstra sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian dan politik," ujarnya melalui keterangan resmi, Jakarta, Senin (20/7).

Pelaku usaha berharap agar pemerintah sigap mengantisipasi dampak resesi ekonomi yang akan dihadapi. Cara pertama yaitu bagaimana upaya dan strategi agar pertumbuhan ekonomi jangan jatuh (minus) terlalu dalam.

"Syukur-syukur tidak mencapai dua digit, yang kedua bagaimana menjaga daya beli masyarakat atau konsumsi rumah tangga tidak turun secara drastis yang saat ini dilevel 2,84 persen bisa naik diangka 3,5-4 persen sehingga mampu menahan pertumbuhan ekonomi tidak jatuh terlalu dalam," jelas Sarman.

Ketiga, menciptakan program padat karya untuk dapat sementara menampung para tenaga kerja yang terkena PHK. Keempat menyediakan modal kerja untuk UMKM sehingga potensi dan kekuatan UMKM dapat dijadikan benteng dan kekuatan perekonomian nasional dalam proses pemulihan perekonomian.

Kelima berbagai kebijakan dan regulasi pemerintah seperti stimulus dan relaksasi benar benar berjalan di lapangan untuk membantu pengusaha dapat bertahan selama pandemi Covid-19. Keenam mengevaluasi pemberian bantuan sembako menjadi bantuan tunai untuk menggerakkan konsumsi rumah tangga.

Ketujuh menggerakkan semua potensi kementerian terkait untuk fokus menangani Covid-19 dan pemulihan perekonomian serta yang terakhir segera membentuk Komite Percepatan Pemulihan Perekonomian Nasional (KP3N) atau sejenisnya untuk membantu pemerintah merumuskan dan menyusun blue print berbagai strategi, program, kebijakan yang dibutuhkan sehingga pemulihan perekonomian nasional dapat lebih cepat dan target pertumbuhan ekonomi 2021 dapat tercapai diangka 4,5 hingga 5,5 persen.