Alasan Pemerintah Tetap Bangun Infrastruktur Meski di Tengah Pandemi
Merdeka.com - Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu), Deni Ridwan mengaku, berdasarkan pengalaman baik di Indonesia maupun di luar negeri, dalam kondisi krisis pemerintah memberi dukungan ke beberapa sektor yang punya keterkaitan cukup luas. Utamanya sektor-sektor memiliki keterkaitan dengan infrastruktur.
"Jadi semacam lokomotif, kalau sektor ini bertambah maka akan banyak yang lain ikut terdorong dan industri padat modal," kata dia dalam diskusi Peran Investor Lokal dalam Rangka Pendalaman Finansial Instrumen Saham & Surat Berharga, secara virtual, Rabu (10/3).
Deni menyebut infrastruktur merupakan industri yang turunannya luas mulai dari sisi Sumber Daya Alam (SDA), manufaktur, hingga padat karya. Sebab, itu pemerintah tetap mendukung dan mendorong sektor tersebut dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.
"Jadi saya pikir ke depan pemerintah tidak hanya Indonesia, tapi juga luar negeri untuk mendorong supaya proyek-proyek infrastruktur ini tetap berjalan dalam rangka untuk dorong pemulihan ekonomi," jelasnya.
Dia menambahkan, industri lain yang juga padat karya dan punya keterkaitan sangat banyak adalah sektor otomotif. Atas dasar itu, pemerintah akhirnya memberikan pembebasan pajak PPnBM mencapai 100 persen secara bertahap untuk masyarakat yang mau beli mobil baru.
"Makanya kemaren pemerintah beri insentif di industri otomotif dalam rangka perusahaan yang tergantung dari industri ini bisa pulih dari ekonomi yang tertekan. Harapannya di 2021 kita berikan insentif ke sektor stategis tadi jadi bisa lebih baik," tukasnya.
Infrastruktur Masih Tertinggal, Jokowi Minta Pembangunan Tetap Jalan Meski Ada Corona
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, infrastruktur di Indonesia masih tertinggal dari negara-negara lain. Untuk itu, dia meminta agar pembangunan proyek infrastruktur tetap dilakukan meski saat ini negara tengah menghadapi pandemi virus corona (Covid-19).
"Meskipun kita tengah menghadapi pandemi covid, pembangunan infrastruktur tetap terus kita jalankan. Karena memang posisi infrastruktur negara kita masih sangat tertinggal dengan negara-negara lain," jelas Jokowi saat meresmikan jalan Tol Sigli-Banda Aceh Seksi IV, Selasa (25/8).
Menurut dia, ketertinggalan tersebut berdampak terhadap biaya logistik yang menjadi lebih mahal. Sehingga, daya saing Indonesia tertinggal dengan negara lainnya.
"Inilah yang menyebabkan competitiveness kita, daya saing kita menjadi tidak baik kalau dikompetisikan dengan negara-negara tetangga kita," jelasnya.
Jokowi menilai pembangunan infrastruktur dapat menjadi salah satu strategi di tengah pandemi Covid-19. Dia menyebut pembangunan infrastruktur dapat memberikan daya ungkit untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. "Kenapa ini (infrastruktur) kita jalankan, karena alasan ini," ucap Jokowi.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggaran infrastruktur ini juga akan digunakan untuk membangun infrastruktur di IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaPemerintah berupaya menyiapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk menjaga sektor industri.
Baca SelengkapnyaAHY menjelaskan, berbagai program yang digagas oleh Presiden Joko Widodo hingga saat ini seperti pembangunan infrastruktur, akan tetap dilanjutkan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Charta Politika menilai kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah tergolong baik
Baca SelengkapnyaMelalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.
Baca SelengkapnyaSelain bagi-bagi bantuan pangan, Jokowi akan meninjau dan meresmikan infrastruktur di Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaSaat peresmian, Jokowi menekankan pentingnya sistem pengelolaan air limbah cair.
Baca SelengkapnyaBanyak negara kini memilih berjaga untuk kepentingan dalam negeri dengan cara menutup keran ekspor pangannya,
Baca SelengkapnyaAparatur Sipil Negara atau biasa disingkat ASN adalah pilar utama dalam menjalankan roda pemerintahan di Indonesia.
Baca Selengkapnya