Akuisisi PGE oleh PLN dinilai mengancam proyek pembangkit 35.000 MW

Merdeka.com - Rencana PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengakuisisi PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) masih terus berjalan. Bahkan, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Dwi Soetjipto beberapa waktu lalu mengakui tidak mempermasalahkan rencana pengambilalihan tersebut.

"Kalau memang itu untuk kebaikan bangsa dan negara ya kita lihat. Sekarang sedang dipelajari due dilligencenya," kata Dwi saat ditemui di Jakarta Convention Center, Senayan, Rabu (10/8).

Namun demikian, Pengamat energi dari Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, rencana ini akan mengganggu program Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam membangun pembangkit listrik 35.000 Mega Watt (MW).

Menurutnya, tidak ada keuntungan yang diperoleh PLN dari akuisisi PGE, semisal saja dari sisi biaya produksi listrik. Menurutnya, PLN sempat menyampaikan bahwa dengan akuisisi tersebut biaya produksi listrik akan menjadi lebih rendah. Namun dengan kapasitas PGE yang sampai akhir tahun ini ditargetkan hanya mampu memasok geothermal untuk pembangkit 600 MW, jumlah itu dinilai masih jauh dari kebutuhan PLN. Sehingga tidak mungkin itu bisa menekan biaya produksi listrik.

"Kalau menurunkan biaya panas bumi bagi PLN sih iya, tapi kalau menurunkan harga produksi masih sulit," kata Fabby di Jakarta, Selasa (23/8).

Akuisisi malah dinilai hanya mematikan PGE. Sebab akan sulit bagi PLN dalam memberikan permodalan agar PGE melakukan ekspansi dan mengembangkan bisnisnya. "Kalau sekarang PGE di bawah Pertamina justru kelihatannya bisa lebih lincah," ujarnya.

Fabby menyarankan agar PLN disarankan fokus pada pembangunan pembangkit listrik. Saat ini saja baru sekitar 13.000 MW pembangkit yang selesai proses tendernya, sedangkan yang lain masih jalan di tempat.

"PLN jangan sampai lupa bahwa tanggung jawab dan fokus bisnisnya adalah pembangkitan dan transmisi-distribusi," ujarnya.

Sebelumnya, PT Perusahaan Listrik Negara ( PLN) berencana mencaplok 50 persen saham PT Pertamina Geothermal Energy (PGE). Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengklaim aksi korporasi ini untuk menciptakan simbiosis mutualisme dalam menggenjot pemanfaatan energi baru terbarukan di Tanah Air.

"Jadi tujuannya geothermal ini tidak lain dipakai untuk listrik. Penjual listrik adalah PLN. Nah, pengebor ke bawah adalah Pertamina," ujar Menteri BUMN Rini Soemarno di Kantornya, Jakarta, Jumat (12/8).

"Karena itu saya minta ini menjadi partner berdua. Karena satu ada kekuatannya untuk mengebor, yang satu memang kuat di listriknya, transmisinya, marketing listriknya itu semua ada di PLN. Jadi 50:50, exactly," jelas dia.

Menteri Rini memastikan, rencana pembelian sebagian kepemilikan saham ini tidak akan mengganggu rencana pembentukan holding energi.

"Tetap ada (di-holding Pertamina-PGN). Jadi PGE tetap bagian dari Pertamina. Jangan lupa, PLN juga tidak bisa sendiri karena dalam drilling itu ahlinya Pertamina. Tapi jual listrik bukan ahlinya Pertamina. Pertamina ahlinya jual BBM. Karena itu kami tekankan harus di-link dengan PLN," jelas Rini.