Akademisi Usul Ibu Kota Baru Dibangun di Lahan Bekas Tambang

Merdeka.com - Dosen Universitas Mulawarman Paulus Matius mengusulkan, pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur dilakukan di lahan bekas tambang. Hal tersebut agar keberlangsungan alam tetap terjaga.

"Hutan-hutan yang masih baik sebaiknya dialokasikan untuk hutan dan tidak dibuka. Jadi yang dijadikan perkotaan atau bangunan itu daerah yang sudah gundul seperti bekas tambang," ujarnya di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (11/2).

Paulus mengatakan, Kalimantan Timur memiliki 15.000 sampai 20.000 jenis tumbuhan di mana 4.000 di antaranya pohon-pohonan. Dari 4.000 tersebut, sekitar 1.333 merupakan jenis endemik.

"Artinya 1.333 hanya ada di Kalimantan tidak ada di wilayah lain pun di dunia. Kemudian, satwa liar ada ratusan jenis satwa liar. Dan menurut penelitian teman teman saya, 80 persen satwa liar di Kalimantan Timur berada di wilayah IKN," jelasnya.

Dia juga menyarankan, pemerintah melakukan inventarisir terhadap hutan-hutan yang akan terdampak oleh pembangunan ibu kota baru. Selain itu, pemerintah juga diharapkan melibatkan masyarakat lokal saat merancang pembangunan ibu kota.

"Saran saya pertama, sebelum dilakukan pembangunan inventarisir dulu hutan-hutan yang ada. Baik yang hutan, baik maupun hutan sekunder juga kawasan-kawasan yang sudah gundul. Juga inventarisir jenis keanekaragaman hayati yang ada disitu," jelasnya.

Pembentukan Badan Otorita Masuk Tahap Finalisasi

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, pembentukan badan otorita ibu kota baru masuk tahap finalisasi. Nantinya, Peraturan Presiden mengenai Badan Otorita Pembangunan Ibu Kota Baru juga akan menunjuk pemimpin badan otorita.

"Sedang tahap finalisasi. Jadi maksudnya kalau badan ini, badan otorita ibu kota ini terbentuk sekaligus orang yang memimpin itu juga harus sudah ada," ujar Suharso di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (10/2).

Dia belum dapat merinci seperti apa perangkat kepemimpinan badan otorita ibu kota baru. Hal tersebut akan diumumkan bersamaan dengan terbitnya Perpres. "Iya sekaligus. (Nama-namanya?) O itu nanti lah," jelasnya.

Terkait Staf Khusus Menteri yang telah ada saat ini, memiliki tugas memberikan masukan soal proses pembentukan ibu kota baru. Selain itu, staf khusus tersebut juga akan meninjau bagaimana model bisnis yang akan dikembangkan di ibu kota baru.

"Tugas spesifik ada, tentu memberikan masukan bagaimana prosesnya apakah sudah benar dan memberikan masukan tentang pilihan-pilihan kebijakan misalnya bagaimana bisnis model yang akan dikembangkan dalam rangka untuk siapapun yang terlibat dalam pembiayaan," paparnya.