Ada Tekanan Global, Sri Mulyani Minta Pelaku Usaha Perkuat Permintaan Domestik

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menginginkan agar para pelaku usaha di Tanah Air dapat menggenjot permintaan domestik dalam negeri. Menurutnya, ini menjadi salah satu cara keluar dari ketidakpastian ekonomi global.

"Dalam lingkungan global yang tidak pasti, domestik demand harus dijaga dan diperkuat. Stance kebijakan fiskal adalah kontra siklus," kata Sri Mulyani dalam sambutannya di acara CEO Networking 2019 di Jakarta, Kamis (31/10).

Dia mengatakan, keadaan saat ini kerap kali membuat pelaku usaha lebih memilih untuk wait and see dalam menjalankan bisnisnya. Lantaran psikologi pelaku usaha terpengaruhi oleh berbagai kondisi dan proyeksi ekonomi global.

"Kami sangat menyadari tantangan global ini, kami terus menerus memberi sinyal pelaku pasar, ekonomi kita punya potensi yang besar, jangan ikut gloomy [suram], karena sekarang ini psychological driven weaknesses," imbuhnya.

Padahal, pelaku usaha dalam negeri tak perlu menjadi pesimistis dalam menghadapi gejolak ekonomi global. Lantaran, proyeksi pelemahan global selalu terjadi setiap tahunnya, namun ekonomi Indonesia tetap mampu tumbuh.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mampu tumbuh di sekitaran 5 persen, itu potensi yang besar," katanya.

Bendahara Negara ini menambahkan, pertumbuhan ekonomi yang terjaga tersebut menunjukkan Indonesia masih memiliki ketahanan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Juga masih memiliki daya tarik bagi investor.

Oleh karena itu, pihaknya bersama pemangku kebijakan lain yakni Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat menyadari berbagai tantangan yang dihadapi saat ini. Sehingga sinergi kebijakan terus dilakukan untuk mendorong laju perekonomian domestik.

Di samping itu, pihaknya sudah menyiapkan kebijakan fiskal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan peningkatan belanja pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini tercermin dari proyeksi defisit APBN 2019 menjadi 2 persen sampai 2,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), lebih lebar dari tahun lalu yang 1,72 persen dari PDB

"Kita berharap dengan organisasi pemerintah lebih baik dan efektif, maka optimisme bisa ditularkan ke dunia usaha. Sehingga dunia usaha tidak wait and see lagi," ungkapnya.