Ada PPKM Darurat, Jumlah UMKM Penerima Bansos Rp1,2 Juta akan Ditambah
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan, pemerintah akan menambah target penerima bantuan produktif untuk usaha kecil (BPUM) bagi UMKM. Pemerintah menyasar 3 juta UMKM penerima baru bantuan sosial (bansos) senilai Rp 1,2 juta. Penyaluran ini akan diberikan sejak diberlakukannya PPKM darurat per 3 Juli 2021 besok.
"Seperti diketahui untuk BPUM ini bantuan produktif alokasinya adalah Rp 15,36 triliun. Targetnya untuk 12,8 juta usaha mikro dimana mereka mendapatkan Rp 1,2 juta bantuan produktif cash," jelasnya dalam sesi teleconference, Jumat (2/7).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyampaikan, sepanjang kuartal I-II 2021 kemarin, BPUM sudah disalurkan untuk sekitar 9,8 juta UMKM sebesar Rp 11,76 triliun.
"Untuk PPKM darurat ini yang pada bulan Juli kita berharap sampai dengan September untuk sisa anggaran nya Rp 3,6 triliun bagi 3 juta UMKM bisa diberikan. Sehingga juga sekali lagi membantu masyarakat pada kondisi PPKM darurat," ungkapnya.
Secara proyeksi, pemerintah menyiapkan Rp 15,36 triliun BPUM untuk diberikan kepada 12,8 juta UMKM. Dengan demikian, masih ada sisa 3 juta UMKM yang belum menerima bansos tersebut hingga akhir 2021.
"Jadi sekarang kita sedang mengakselerasi untuk pemberian 3 juta UMkm dengan bantuan Rp 1,2 juta per perusahaan. Ini yang bisa dimulai dan diakeselrasi pada bulan Juli hingga September nanti," tukas Sri Mulyani.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaAnggaran tersebut mencakup kucuran bansos hingga Juni 2024. Namun, Kemenkeu akan melakukan tinjauan setelah tiga bulan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
TPN Ganjar-Mahfud membantah untuk mengusulkan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) ditunda.
Baca SelengkapnyaMuhadjir mengatakan sumber dana bantuan sosial yang dibagikan Presiden Jokowi berada di luar alokasi dana untuk bansos dan beras.
Baca SelengkapnyaMasyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaPadahal Pemerintah gencar membagikan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras.
Baca SelengkapnyaPenambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaSementara pada 2024, penyaluran bansos dilakukan kembali secara reguler tanpa persoalan DTKS maupun modalitas transfer.
Baca Selengkapnya