60 Persen dari 8 juta tenaga konstruksi RI tidak terampil & belum tersertifikasi
Merdeka.com - Sektor konstruksi di dalam negeri masih minim akan tenaga kerja yang terampil dan tersertifikasi. Dari sekitar 7 juta-8 juta tenaga konstruksi, sebanyak 60 persennya merupakan tenaga tidak terampil (unskilled) dan belum tersertifikasi.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakya (PUPR), Anita Firmanti mengatakan, dari total jumlah tenaga kerja di sektor kontruksi, hanya 10 persen yang masuk kategori ahli dan 30 persen yang terampil dan miliki sertifikat. Sedangkan sisanya masuk kategori unskilled.
"Kita masih 60 persen unskill, jadi tidak aneh kalau masih banyak yang tidak terampil. Tapi sudah mulai disertifikasi, ini tantangan kita harus dikejar terus. 10 persen sudah ahli, 30 persen sudah tersertifikasi," ujar dia di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (6/7).
Dia mengungkapkan, mayoritas tenaga kontruksi yang belum tersertifikasi ini berada di daerah. Sedangkan di kota-kota besar seperti Jakarta, rata-rata telah memiliki sertifikat dan diakui secara global.
"Kalau di perkotaan seperti pada proyek MRT, GBK itu hampir semua sudah certified. Kalau ada proyek pembangunan di luar negeri posisi tawar mereka juga tinggi. Hanya memang yang di daerah ini karena masih banyak tukang-tukang di daerah yang belum tersertifikasi," kata dia.
Anita mengakui, hal ini masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan oleh Kementerian PUPR. Namun demikian, selama ini kementerian melalui balai dan dinas di daerah terus menggenjot peningkatan keterampilan para tenaga konstruksi.
"Kita punya mobile trainning unit, balai peningkatan konstruksi. Mereka melakukan pembinaan kepada tukang-tukang dan memberikan sertifikasi. Ini memang masih harus terus dilakukan. Kalau bisa semuanya skill, harapannya. Tapi memang harus bertahap," tandas dia.
Reporter: Septian Deny
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Luhut memastikan porsi TKA itu nantinya akan berkurang seiring dengan banyak dilatihnya SDM lokal untuk industri hilirisasi.
Baca SelengkapnyaKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat hingga 2022 ada sekitar 12,71 juta backlog rumah.
Baca SelengkapnyaPasalnya, kata Budi penonaktifan akan dilakukan langsung oleh Kemendagri.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
7 Anggota Humas Polri dengan Nilai Sertifikasi Kompetensi Terbaik Diberi Penghargaan
Baca SelengkapnyaDalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.
Baca SelengkapnyaAda bangunan megah nan mewah di perkampungan Madura. Bangunan berlantai dua itu menelan biaya hingga miliaran rupiah.
Baca SelengkapnyaEfek kenaikan harga tanah disebabkan karena adanya rencana pembangunan fasilitas umum di Kelurahan Sumberarum.
Baca SelengkapnyaTampak beberapa gedung inti pemerintahan yang kian menunjukkan bentuknya.
Baca SelengkapnyaDirektur Penindakan KPK, Asep Guntur menyebut kasus pungli tersebut telah terencana sejak tahun 2019 lalu yang dilaksanakan secara terstruktur.
Baca Selengkapnya