6 Alasan Jokowi Getol Bangun Infrastruktur di Periode I

Kamis, 14 November 2019 14:36 Reporter : Merdeka
6 Alasan Jokowi Getol Bangun Infrastruktur di Periode I Jokowi bersama Menteri PUPR dan Menteri Perhubungan. ©2019 Liputan6.com

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut ada 6 alasan mengapa dirinya semangat membangun infrastruktur di periode pemerintahan 2014-2019. Di antaranya, pembangunan infrastruktur harus sejalan dengan penciptaan lapangan kerja baru.

Selain itu, infrastruktur juga diharapkan dapat menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru selain di Jakarta atau pulau Jawa.

"Ketiga ialah harus ada perbaikan jaringan logistik kita. Negara ini terdiri dari 17 ribu pulau, harus ada pembangunan infrastruktur. Infrastruktur harus disambungkan ke sentra-sentra produksi," tuturnya di Jakarta, Kamis (14/11).

Keempat, pembangunan infrastruktur harus menjadi penghubung untuk meningkatkan pelayanan publik ke masyarakat Indonesia.

"Karena apapun kalau sekolah tapi tidak ada jalan menuju ke sekolah bagaimana? Tidak ada jalan menuju puskesmas bagaimana? Dulu dari Wamena ke Duga makan waktu 4 hari 4 malam, sekarang cuman 4-5 jam saja. Itu karena infrastruktur," ujarnya.

Sementara, alasan kelima pembangunan infrastruktur bertujuan membangun peradaban baru. Sebagai contoh membangun karakter disiplin masyarakat saat mengantre di loket MRT.

"Membangun peradaban, budaya disiplin, budaya antre, itu kelihatan ada MRT dan LRT. Ke enam infrastruktur adalah keadilan sosial. Dengan fondasi ini kita bisa berkompetisi dengan negara-negara maju," kata dia.

1 dari 2 halaman

Maksimalkan Peran Swasta

Direktur Riset Centre of Reformon Economics (Core) Piter Abdullah mengatakan, pemerintah memang tidak mungkin secara terus-menerus mengandalkan APBN untuk membiayai infrastruktur. Sehingga, perlu melibatkan pihak-pihak swasta untuk membantu pembiayaan.

"Nah fokus kita bagaimana maksimalkan peran dari swasta. Kalau ada swasta berarti ngomongin ada dua, mau atau mampu?" kata Piter dalam diskusi di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (14/11).

Piter mengatakan selama ini justru banyak pihak-pihak swasta yang justru protes dikarenakan tidak dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur. Dia memandang, keterlibatan swasta hanya diberikan pada pihak-pihak terkait saja.

"Tapi masalahnya sejauh mana swasta kita mampu? Yang ada yang itu lagi, itu lagi, dan itu lagi," imbuh dia.

Di samping itu, Piter juga mengungkapkan persoalan besar yang menghambat peran swasta untuk terlibat membangun infrastruktur. Salah satunya adalah kendala pembiayaan.

2 dari 2 halaman

Keterlibatan Swasta Diperbesar

Bank Indonesia (BI) berharap keterlibatan pihak swasta menjadi investor di proyek-proyek pemerintah semakin diperbesar. Sebab, proyek infrastruktur dalam kurun waktu 5 tahun (2019-2024) dibutuhkan sebesar Rp6.000 triliun.

Deputi Gubernur BI, Rosmaya Hadi, menjelaskan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sendiri tiap tahunnya hanya sebesar Rp240 triliun atau senilai Rp1.000 triliun dalam kurun waktu 5 tahun.

"Dari Rp6.000 T ke Rp1.000 T artinya kan ada Rp5.000 triliun gapnya. Sehingga tentu saja peran swasta kita gerakkan," ujarnya di Jakarta, Kamis (7/11).

Ke depan, pihaknya berupaya keras untuk meningkatkan komitmen untuk menjalin sinergi dengan pihak swasta. "Sehingga tentu saja peran swasta kita gerakkan. Karena berbagai pihak yang masih berpotensi di negara ini ya kita gerakkan lah," ujarnya

Selain itu, sektor lain pun juga akan banyak dilibatkan pihak swasta sehingga tak terbatas pada ruang lingkup pembangunan infrastruktur semata.

Reporter: Bawono Yadika

Sumber: Liputan6.com [azz]

Baca juga:
Pemerintah Diminta Maksimalkan Peran Swasta Bangun Infrastruktur Tanpa APBN
Bersama Tiga Menteri, Wamen PUPR Bahas Pembangunan Infrastruktur
Di Rakornas, Bupati Bogor Minta Kementerian PUPR Bangun Jalur Puncak II
Lewat BIM, WIKA Siap Berdaya Saing dalam Kompetisi Global
Kemenhub Bakal Tambah Jumlah Kapal dan Perbaiki Bandara di Maluku

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini