4 Pembelaan pemerintah SBY soal royalti freeport 1 persen

Merdeka.com - Negosiasi kontrak karya anyar antara pemerintah Indonesia dengan Freeport Indonesia, masih buntu. Sampai saat ini, belum ada hasil yang final setelah satu tahun lebih pemerintah melakukan pendekatan agar perusahaan tambang yang beroperasi di Papua ini mengubah kontraknya.

Pemerintahpun, seolah tidak berkerja maksimal. Selalu saja, berkilah jika pemerintah butuh waktu untuk mengubah kontrak sesuai dengan UU Minerba. Bahkan, Lembaga swadaya Indonesian Human Rights Committee for Social Justice menuding PT Freeport Indonesia melanggar aturan pemerintah, karena hanya mau membayar royalti ekspor emas per kilogram 1 persen saja. Merujuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2003, royalti minimum penjualan bahan mineral emas seharusnya 3,75 persen.

Kerugian negara akibat ketidakpatuhan Freeport terhadap aturan royalti sejak 2003 sudah menimbulkan kerugian minimal USD 256 juta. Sedikitnya, ada 6 poin yang diajukan terkait perubahan kontrak karya, yaitu pembangunan pengolahan dan pemurnian mineral, waktu perpanjangan kontrak, penerimaan negara, penciutan luas wilayah, divestasi, pembangunan pemurnian, peningkatan belanja dalam negeri, dan status kontrak kerjasama.

Pemerintahan yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono ini tinggal hitungan bulan. Tetapi, beberapa pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, memberi sinyal kemudahan pada Freeport untuk tidak mematuhi 100 persen UU Minerba, salah satunya soal royalti yang hanya 1 persen Berikut pernyataan para pejabat Indonesia soal Freeport.

Minta jangan ungkit kontrak lama

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral meminta publik atau masyarakat Indonesia mengungkit-ngungkit masalah royalti 1 persen. Dengan alasan, saat kontrak karya ditandatangani era Presiden Soeharto, Indonesia butuh investasi asing.

"Pak Harto baru berkuasa tidak ada yang mau investasi di Indonesia, katanya serem. Lobi pemerintah awalnya ke Freeport, mereka mau investasi begini ya aturannya, mereka minta 1 persen royalti, akhirnya iya," ucap Jero dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Selasa (1/7).

Cuma minta kenaikan royalti jadi 3 persen dari 10 persen

Kontrak Karya Freeport Indonesia di tambang Garsberg masih akan berlaku sampai 2021. Tapi, Freeport masih mendapat kesempatan memperpanjang kontrak dua kali 10 tahun setelah durasi kontrak pertama, 30 tahun, berakhir. Freeport mendapatkan hak kelola tambang di Mimika pada 1991.

Sejak pertengahan 2010, wacana renegosiasi kontrak karya Freeport terus bergulir. Salah satu poin utama adalah soal andil Freeport terhadap Indonesia dalam bentuk royalti dan dividen. Bahkan, pemerintah sempat menyebutkan minta royalti dari tambang emas 10 persen. Tetapi, seiring berjalannya waktu, target pemerintah jadi 3 persen.

Hatta Rajasa saat menjadi Menteri Koordinator Perekonomian mengakui jika permintaan pembayaran royalti sebesar 10 persen atas Freeport cukup berat. ?"Namanya negosiasi kita ingin tinggi. Berat angka 10 persen itu. Tapi tetap kita ajukan, nanti kita ajukan sampai ketemu titiknya dimana," katanya di Jakarta, Kamis (4/7) malam.

Hanya terus berunding

Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2012 tertanggal 10 Januari 2012 tentang Tim Evaluasi untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara, tetapi aturan tersebut seakan tumpul bagi Freeport Indonesia.

Perusahaan tambang ini, masih belum menandatangani perubahan kontra-karya yang diajukan pemerintah. Bahkan, setelah UU Minerba tentang pemurnian diberlakukan pemerintah hanya tidak bisa memaksa Freeport untuk mengubah skema kontrak karya.

"Semuanya itu diatur dalam renegosiasi Freeport, Kita mau berunding," ujar ?Hatta Rajasa yang saat itu menjadi Menteri Koordinator Perekonomian, ditemui di kantornya, Selasa (21/2).

Lembek saat disambangi bos Freeport

Saat petinggi Freeport McMoRan Copper & Gold Incorporated Richard C Adkerson mendarat di Indonesia. Pemerintah melakukan pertemuan tertutup selama satu jam. Tetapi, tidak sedikitpun bicara soal renegosiasi royalti dan kontrak karya Freeport.

"Renegosiasi itu sulit, diucapkan saja sulit, apalagi mengerjakan. Tapi kita berjalan terus dengan Freeport, Newmont, Vale, dan tambang-tambang lain," kata Jero yang berdiri tepat di sebelah kanan Richard pada medio mei lalu.

Hal serupa juga terjadi pada Hatta yang kala itu menjadi Menteri Koordinator Perekonomian. Hatta lebih irit bicara ketika wartawan bertanya soal Freeport. Terlebih jika ditanya soal progress perundingan kontrak karya dan royalti Freeport. Hatta memilih bungkam dan tidak berkomentar.