4 Pandangan yang provokasi pemerintah agar naikkan harga BBM

Merdeka.com - Ekonomi Indonesia tahun lalu tetap kuat meski terdapat goncangan di dunia. Salah satu penyebabnya ialah langkah pemerintah dalam menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Langkah ini diyakini mampu membuat kepercayaan investor kepada fundamental ekonomi Indonesia meningkat. Imbasnya kinerja investasi melejit dan membantu pertumbuhan ekonomi tetap tinggi.

Dampak positif atas kenaikan harga BBM subsidi itu lantas membuat pemerintah menjadikan cara ini sebagai jurus menggenjot perekonomian. Kini, masyarakat harus bersiap kembali menerima penaikan harga BBM subsidi dalam waktu dekat. Pasalnya, pemerintah bisa jadi mengambil langkah tersebut, meskipun opsi lain untuk menekan konsumsi BBM subsidi juga sedang disiapkan.

"Yang bisa saya bilang, kemungkinan harga BBM akan dinaikkan jangan di-rule out (singkirkan)," kata Menteri Keuangan Chatib Basri dalam diskusi "Menyongsong Peta Baru kebijakan Ekonomi Indonesia" di Jakarta.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian menyatakan terus fokus pada penyehatan fiskal anggaran belanja 2014. Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, mengatakan saat ini pemerintah harus bekerja keras menjaga kesehatan fiskal. Peningkatan anggaran subsidi harus diwaspadai karena naiknya harga minyak ataupun peningkatan konsumsi BBM subsidi itu sendiri.

Namun, dengan membludaknya konsumsi, apakah harga BBM subsidi akan kembali naik? Hatta enggan menjawab ini dengan tegas. Hatta hanya mengatakan saat ini belum ada rencana kenaikan harga BBM subsidi.

"Sampai saat ini belum ada pembicaraan. Saya tidak ingin bicara ada atau tidak ada kenaikan. Jangan katakan ada kenaikan atau tidak ada kenaikan. Sampai saat ini belum ada rencana kenaikan," tutupnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Andin Hadiyanto membenarkan hal itu. Dia mengatakan, pemerintah tidak menutup opsi untuk menaikkan harga BBM bersubsidi seperti yang dilakukan tahun lalu.

"Tidak menutup kemungkinan (kenaikan BBM tahun 2014). Mungkin saja karena reformasi struktural harus konsisten," ujarnya.

Pemerintah tentunya tidak akan serta merta mengambil tindakan ini tanpa ada bahan pertimbangan. Berikut merdeka.com merangkum sejumlah pandangan yang mendorong pemerintah mempertimbangkan untuk melakukan penaikan harga BBM subsidi.

Perkuat fundamental ekonomi

Bank Dunia menilai target pemerintah untuk mencapai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di kisaran 2,5 persen sulit dicapai. Sekalipun ada rencana mengajukan APBN Perubahan, disertai pemangkasan belanja rutin di beberapa pos, langkah yang lebih tepat disebut-sebut ialah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.Hal itu disampaikan Ekonom Utama dan Manajer Sektor Bank Dunia Indonesia Jim Brumby dalam pemaparan laporan triwulanan lembaga ini.Indikator makro dikumpulkan Bank Dunia menunjukkan sejumlah asumsi yang meleset dari target awal pemerintah. Beberapa di antaranya, konsumsi rumah tangga tidak terlalu besar, arus investasi belum stabil, sedangkan sumber pemasukan misalnya lifting minyak dan larangan ekspor bahan mineral mentah, mengurangi penerimaan fiskal Indonesia.Jika Indonesia sulit mencari sumber pendapatan baru dengan adanya penurunan produksi tambang selepas hilirisasi berjalan, Bank Dunia melihat sisi subsidi yang harus dipangkas. Lembaga internasional ini melihat penaikan harga premium dan solar tahun lalu belum ideal.

Kenaikan harga BBM lebih efektif

Bank Indonesia (BI) menilai reformasi struktural dalam bentuk kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) lebih efektif ketimbang paket kebijakan fiskal lainnya. Pernyataan ini merespon pandangan Bank Dunia yang menyarankan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi Rp 8.500 per liter.Menurut BI, pengurangan subsidi dengan cara kenaikan BBM dilakukan untuk menyehatkan fiskal dan terhindar dari defisit neraca transaksi berjalan. Menanggapi hal itu, Gubernur BI Agus Martowardojo menjelaskan, pada dasarnya Indonesia sudah secara intensif melaksanakan reformasi struktural. Paling tidak sejak lima tahun terakhir."Pada 2013, ketika dilakukan pengurangan subsidi BBM, itu adalah contoh reformasi struktural yang kuat. Yang lebih kuat daripada penerapan bea keluar atau penerapan bea masuk tambahan bagi barang mewah," ujarnya di Gedung BI, Jakarta, Jumat (21/3).Tapi diakuinya, upaya reformasi tersebut belum cukup kuat dan efektif membendung dampak buruk dari ketidakpastian ekonomi global.

Krisis ketahanan energi

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Andin Hadiyanto menuturkan, saat ini cadangan minyak Indonesia hanya 4 miliar barel. Jika pola konsumsi masih seperti saat ini, cadangan tersebut bakal habis antara 15-20 tahun ke depan."Sehingga memang memerlukan langkah-langkah isu ketahanan energi," jelas dia.Menurutnya, ada dua cara untuk menjaga ketahanan sektor energi. "Pertama demand side kita kurangi konsumsi energi, dan menaikkan harga BBM, itu di satu sisi menyelamatkan fiskal kita," ungkapnya.

Undang investor asing

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengingatkan bahwa mengalihkan subsidi energi untuk mengembangkan infrastruktur tetap penting. Dia pun berkeyakinan, pemodal luar negeri akan mengapresiasi pemerintah ketika harga premium dan solar dinaikkan.Bila nantinya hal itu dilakukan dan mengerek inflasi, Agus meyakini nominalnya tak akan besar. "Pengurangan subsidi tentu mempengaruhi inflasi, tapi itu merupakan reformasi struktural yang dihormati dunia. Akan sangat baik kalau kita bisa kurangi subsidi energi yang kurang tepat sasaran, karena berbasis harga," ungkapnya.