Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

4 Kritik Pedas Wapres Jusuf Kalla Terkait Kondisi Ekonomi Indonesia

4 Kritik Pedas Wapres Jusuf Kalla Terkait Kondisi Ekonomi Indonesia Jusuf Kalla. ©2018 Merdeka.com/Intan Umbari

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla tak ragu melontarkan kritik keras apabila suatu kondisi dinilainya tak tepat. Beberapa kali Wapres JK menyampaikan kritik terhadap beberapa proyek infrastruktur yang tengah gencar dibangun pada era pemerintahan Presiden Jokowi. Salah satunya soal proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT).

Menurutnya, kritik merupakan hal yang wajar selama sifatnya untuk kemajuan. "Sebagai negara demokratis, kritik boleh saja. Tetapi harus ada masukan yang bersifat memajukan," kata Wapres Jusuf Kalla dalam pidatonya di acara Kongres Nasional I KAMMI.

Berikut sejumlah kritik pedas Wapres Jusuf Kalla terhadap kondisi perekonomian Indonesia yang dirangkum oleh merdeka.com.

1. "Buat Apa Pameran Terus Tapi Pengembangan EBT Sangat Lambat"

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyindir pengembangan pembangkit panas bumi di Indonesia yang berjalan lambat. Dia menilai, perkembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) untuk pembangkit listrik di Indonesia cenderung lambat, termasuk panas bumi dengan terpasang saat ini yang baru mencapai 1.948,5 MW.

"Jadi kalau kita bisa mengatakan bahwa walaupun sudah 7 kali pameran, pak Ketua ini kemajuannya lambat sekali. 7 kali bikin pameran, hasilnya baru 2000 MW," kata JK di pameran The 7th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE).

Sebab itu JK menyarankan agar berhenti dahulu membuat pameran dan meminta agar fokus ke lapangan. "Kalau konferensi apa sih yang dikonferensikan semua bikin seminar itu itu juga yang dibacakan, apa yang lain? Kalau pengetahuan ini belajar saja dari Islandia, Selandia Baru, atau Amerika tentang teknologi, tidak ada yang berat apalagi kalau cuma 10 mega apa susahnya itu," ungkap JK.

2. Aturan Belum Jelas Buat Pengusaha Listrik Was-was

Wakil Presiden, Jusuf Kalla, menyebut bahwa upaya percepatan pembangunan infrastruktur listrik memerlukan kejelasan hukum. Tujuannya supaya tidak ada ketakutan bagi pejabat dan pengusaha dalam menjalankan kebijakan."Saya paham bahwa ini listrik sesuatu yang harus hati-hati, tapi lama-lama menjadi ketakutan. Lima direksi PLN terakhir, empat yang masuk penjara. Walaupun saya belain, mereka kadang-kadang sebabnya tidak jelas," kata Wapres JK.

3. Trans Sulawesi Lebih Cocok untuk Industri

Selama ini pemerintah gencar membangun infrastruktur di berbagai daerah. Namun pembangunan itu tak luput dari beragam kritikan. Misalnya saja Wapres JK yang mengkritik pembangunan trans Sulawesi. Menurutnya pembangunan jalur kereta Trans Sulawesi lebih efektif untuk keperluan industri. Angkutan untuk penumpang maupun barang menggunakan moda rel kereta hanya cocok di Pulau Jawa."Saya minta, hanya perpendek saja di Sulawesi untuk keperluan industri. Kebutuhan-kebutuhan memperbaiki industri. Kalau barang dan orang tidak akan efisien. Kereta Api hanya efisien di Jawa karena penduduk 160 juta," ujar JK.

4. LRT Jabodebek Telan Biaya Terlalu Tinggi

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengkritik pembangunan Light Rail Transit (LRT) dibuat melayang. Pembangunan akan lebih efisien jika dibangun di darat atau tidak elevated. Menurutnya, pembangunan secara elevated memakan biaya lebih besar dibanding dibuat di bawah dengan cara membebaskan lahan. Seperti pembangunan LRT elevated di samping jalan tol Jagorawi."Lebih murah membebaskan lahan dari pada membangunnya (elevated)," ujarnya.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Anies Kritik Jokowi Lebih Banyak Bangun Jalan Tol Ketimbang Jalan Umum, Pemerintah Respons Begini
Anies Kritik Jokowi Lebih Banyak Bangun Jalan Tol Ketimbang Jalan Umum, Pemerintah Respons Begini

Capres Anies mengkritik pemerintahan Jokowi yang banyak melakukan pembangunan infrastruktur jalan tapi berbayar (jalan tol).

Baca Selengkapnya
JK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana
JK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana

JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.

Baca Selengkapnya
Staf Ahli Wakil Presiden sebut Ketidakpastian Situasi Politik Akibat Pemilu 2024 Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Staf Ahli Wakil Presiden sebut Ketidakpastian Situasi Politik Akibat Pemilu 2024 Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Nurdin optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 berada pada kisaran 5 persen.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Respons Jusuf Kalla soal Gaduh Isu Pemakzulan Jokowi
Respons Jusuf Kalla soal Gaduh Isu Pemakzulan Jokowi

Dugaan adanya kecurangan pada PIlpres 2024, membuat isu pemakzulan Jokowi muncul.

Baca Selengkapnya
Jokowi Alokasikan Rp422,7 Triliun untuk Bangun Infrastruktur di 2024
Jokowi Alokasikan Rp422,7 Triliun untuk Bangun Infrastruktur di 2024

Anggaran infrastruktur ini juga akan digunakan untuk membangun infrastruktur di IKN Nusantara.

Baca Selengkapnya
Jokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024
Jokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024

Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.

Baca Selengkapnya
Jusuf Kalla Ungkap Pemerintah Beli Alutsista Bekas Umur 25 Tahun Harganya Rp1 Triliun
Jusuf Kalla Ungkap Pemerintah Beli Alutsista Bekas Umur 25 Tahun Harganya Rp1 Triliun

Anies Baswedan bilang pembelian alutsista harus berdasarkan kebutuhan terkini bukan karena selera dari Menteri Pertahanan.

Baca Selengkapnya
Puji Jokowi, AHY: Partai Demokrat Siap Lanjutkan Program Pemerintah
Puji Jokowi, AHY: Partai Demokrat Siap Lanjutkan Program Pemerintah

AHY menjelaskan, berbagai program yang digagas oleh Presiden Joko Widodo hingga saat ini seperti pembangunan infrastruktur, akan tetap dilanjutkan.

Baca Selengkapnya