3 Pejabat SKK Migas yang dicekal KPK dibebastugaskan

Merdeka.com - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) telah menyelesaikan rapat pimpinan yang digelar dua hari berturut-turut. Hasilnya, tiga deputi yang namanya diumumkan untuk aktivitas cegah tangkal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dibebastugaskan sementara.

"Kami telah mengambil langkah, menerbitkan surat keputusan untuk pembebasan tugas kepada tiga deputi, agar kepada yang bersangkutan dapat menjalani proses hukum," ujarnya dalam jumpa pers di Kantor SKK Migas, City Plaza, Jakarta, Jumat (16/8).

Tiga deputi yang dibebastugaskan sampai jelas status hukumnya adalah Agus Saptorahardjo, Kepala Divisi Komersialisasi Minyak Bumi dan Kondensat, Poppy Navis sebagai Kadiv Komersialisasi Gas Bumi, dan Iwan Rahman Kadiv Penunjang Operasi.

Sebagai gantinya, SKK Migas langsung menunjuk pejabat baru, yakni Arwan mengisi posisi Kadiv Komersialisasi Minyak, Arif Riyanto menggantikan Poppy, serta Baris Sitorus sebagai Kadiv Penunjang Operasi baru.

Widjonarko membantah, bahwa pembebastugasan ini berkaitan dengan temuan internal bahwa ketiganya terlibat dalam kasus suap yang menimpa Kepala SKK Migas nonaktif Rudi Rubiandini.

"Ini untuk memberikan kemudahan pada yang bersangkutan agar berkonsentrasi, sehingga tidak ada dualisme dalam tanggung jawabnya. Ini hanya untuk memberikan kemudahan," tandasnya.

SKK Migas sekaligus siap memberikan bantuan hukum kepada ketiga deputi itu. "Bantuan hukum ada," kata Widjonarko singkat.

Kamis (15/8) malam, KPK mencekal tiga pejabat SKK Migas untuk pengembangan kasus dugaan suap yang melibatkan mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini.

Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, saat ini ketiga pejabat tersebut masih diverifikasi dan KPK terus mempelajari dokumen-dokumen yang disita berkaitan dengan kasus dugaan suap Rudi Rubiandini.